Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti berbagai kendala yang menghambat program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rapat kerja yang digelar Kamis (6/2/2025). Ketua Komisi III, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan bahwa permasalahan utama terletak pada pemangkasan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hingga kini masih tertunda.
“Saat ini yang masih terpending adalah DAK. Sesuai arahan pusat, hal ini berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum terealisasi,” ujar Andi Asdar.
Selain anggaran, kendala teknis juga menjadi perhatian, terutama dalam penggunaan e-katalog versi 6. Menurutnya, sistem baru ini masih membingungkan jajaran Dinas PUPR. “Sudah ada enam orang yang dikirim untuk pelatihan, tapi implementasinya belum maksimal,” jelasnya.
Andi juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengerjaan proyek, terutama di sektor konsultan perencanaan yang masih mengalami hambatan. “Beberapa tender masih tertunda karena kendala perencanaan,” tambahnya.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, DPRD Tanah Bumbu akan menggelar rapat lanjutan pada 12 Februari 2025 guna membahas lebih lanjut soal anggaran dan proyek tertunda. Selain itu, sejumlah pembayaran proyek di sektor pariwisata dan pendidikan yang belum terselesaikan akan dialokasikan dalam perubahan anggaran mendatang.
“Beberapa proyek yang masih belum selesai, termasuk di Dinas PUPR, Perkim, dan Pendidikan, akan dibayarkan melalui perubahan anggaran selanjutnya,” ungkapnya.
DPRD Tanah Bumbu berharap pemerintah daerah dapat segera mengatasi berbagai kendala ini agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
