BANJARMASIN – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam FORPEBAN dan Pemuda Islam menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (7/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik korupsi, proyek pemerintah yang dinilai mubazir, hingga penyaluran dana hibah yang dianggap tidak transparan.
Di Balai Kota Banjarmasin, massa menyuarakan tuntutan kepada Wali Kota agar mengevaluasi kinerja pejabat dan ASN di RSUD Sultan Suriansyah.
Dalam orasinya, Roli Irawan selaku koordinator aksi menduga adanya keterlibatan oknum dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merugikan pelayanan publik.
“Kami minta ASN dan pejabat yang bermasalah segera dicopot. Pelayanan rumah sakit adalah kebutuhan dasar masyarakat dan tidak boleh dikotori oleh praktik KKN,” kata Roli.
Selain itu, massa juga menyoroti proyek pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Modern di Basirih yang menelan anggaran Rp5,4 miliar dari APBD 2023.
Proyek yang dibangun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin itu hingga kini belum berfungsi dan disebut sebagai proyek mubazir.
“Ini bukti buruknya perencanaan dan pengawasan. Proyek sudah selesai dibangun tapi tak ada dampak bagi masyarakat. Ini harus diusut,” tambah Roli.
Ketua FORPEBAN, Din Jaya, dalam orasinya menekankan pentingnya transparansi kinerja Kepala Daerah, terutama Gubernur Kalimantan Selatan. Ia mendesak DPRD Provinsi Kalsel untuk mengevaluasi kinerja 100 hari Gubernur sejak dilantik.
“Masyarakat berhak tahu, apa saja program prioritas yang dijalankan, sejauh mana janji-janji kampanye sudah ditepati. Jangan hanya bicara, harus ada bukti kerja nyata,” tegas Din.
Ia juga menolak rencana pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional di Km 17 yang dinilainya tidak urgen dan hanya proyek identitas.
“Bukan saatnya membangun stadion megah. Masyarakat lebih butuh jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan jembatan yang aman,” tambahnya.
Aksi sempat berlanjut ke halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan. Di lokasi ini, massa mendesak transparansi dalam penyaluran dana hibah daerah yang diberikan kepada OKP, LSM, dan Ormas melalui Dispora. Mereka menuding adanya indikasi kuat permufakatan jahat dan penunjukan penerima hibah secara tidak transparan.
“Kami menduga ada penerima hibah yang merupakan milik oknum pejabat atau kerabatnya. Bahkan diduga ada kegiatan fiktif dan penyalahgunaan dana,” ujar salah satu orator.
Situasi di halaman Kantor Dispora sempat memanas ketika massa meminta perwakilan dinas menemui mereka untuk memberikan klarifikasi.
Namun, karena tidak ada pejabat yang keluar menemui demonstran, suasana sempat tegang dan diwarnai dorongan kecil antar peserta aksi dan petugas pengamanan. Meski begitu, situasi berhasil dikendalikan aparat dan aksi kembali berjalan tertib.
Demonstran meminta agar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah yang terjadi dalam rentang tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Aksi ini berlangsung damai secara keseluruhan dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta aksi berharap tuntutan mereka segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah dan lembaga legislatif.
