Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kalsel, para bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan, SKPD lingkup provinsi, instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, serta berbagai organisasi kebencanaan.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan pengawasan ketat di wilayah rawan karhutla. Ia juga mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, mengingat sudah ada dua kabupaten/kota yang lebih dulu memberlakukan status tersebut.
“Penting bagi kita untuk memperkuat sinergitas lintas sektor dan memastikan pengawasan yang ketat di daerah rawan karhutla. Hari ini, melalui rakor, kita resmi menetapkan status Siaga Darurat Karhutla untuk Provinsi Kalsel,” ujar Gubernur.
Dalam rapat tersebut, setiap daerah diminta menyiapkan peralatan pemadam kebakaran minimal satu unit per desa, melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar, serta mengintensifkan upaya pencegahan melalui koordinasi bersama seluruh pihak terkait.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Muspida, menggelar rapat kesiapsiagaan, serta melaksanakan simulasi dan pelatihan bagi sekitar 90 relawan di daerah rawan bencana.
“Tanah Bumbu juga telah membangun embung di desa-desa rawan karhutla, membuat sekat bakar, serta membentuk Grup Pusdalops untuk memperkuat sistem penanganan kebencanaan,” jelas Sulhadi.
Rakor ini bertujuan merumuskan strategi kesiapsiagaan karhutla berdasarkan data potensi kerawanan masing-masing wilayah. Setiap kepala daerah diminta menyampaikan kondisi dan potensi ancaman karhutla di daerahnya sebagai bahan penyusunan langkah terpadu di tingkat provinsi.
