Pijarkalimantan com Kotabaru, 4 September 2025 — Suara lantang tuntutan perubahan menggema di depan kantor DPRD Kotabaru, Kamis siang, dalam aksi damai yang digelar sejumlah organisasi masyarakat.
Salah satu tokoh yang mencuri perhatian adalah Bang Tungku, Ketua LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (AKGUS), yang secara tegas meminta Kepala Dinas PUPR Kotabaru dicopot dari jabatannya.
Dalam orasinya, Bang Tungku menyoroti berbagai proyek infrastruktur bermasalah yang menurutnya terjadi selama dua tahun anggaran terakhir, 2023 dan 2024.
Ia menyebut sejumlah pekerjaan di bawah pengawasan Dinas PUPR Kotabaru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami sudah melaporkan proyek bermasalah di Tanjung Semelantakan ke Kejaksaan Kotabaru. Tapi kalau prosesnya mandek, kami siap turun aksi lagi kali ini di depan kantor Bupati,” ujar Bang Tungku
Lebih dari sekadar kritik, tuntutan yang disampaikan membawa pesan serius: perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR Kotabaru.
Ia mengklaim bahwa temuan-temuan lapangan menunjukkan indikasi kerugian negara yang tidak kecil, bahkan telah didukung dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami harap Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, berani mengambil sikap tegas. Copot Kepala Dinas PUPR demi perbaikan tata kelola pembangunan daerah,” tegasnya.
Aksi damai ini menjadi sorotan masyarakat Kotabaru, bukan hanya karena suara kritis yang disuarakan, tetapi juga karena seruan untuk bersih-bersih birokrasi dari dalam.
LSM AKGUS menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan pengawasan publik yang lebih luas terhadap kinerja pemerintah daerah.
