Banjarmasin – Puluhan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Bersatu Anti Korupsi mendatangi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (1/10/25), untuk menyampaikan tuntutan hukum atas dugaan praktik korupsi yang melibatkan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Mereka meminta agar aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penerimaan fee sebesar 1 persen dari setiap kontrak proyek yang dikelola oleh UKPBJ sejak pejabat tersebut menjabat hingga saat ini.
Koordinator Koalisi, Riswan, menyatakan bahwa laporan ini didasari atas informasi dan temuan dari masyarakat serta pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh praktik pengadaan yang diduga tidak bersih.
“Kami tidak melakukan aksi unjuk rasa. Hari ini kami resmi menyampaikan tuntutan hukum kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai bentuk dorongan agar keadilan ditegakkan. Dugaan penerimaan fee proyek ini sudah menjadi isu lama yang harus segera diungkap,” kata Riswan usai menyerahkan berkas tuntutan.
Ia menambahkan bahwa praktik seperti ini sangat merusak sistem pengadaan barang dan jasa yang seharusnya transparan dan bebas dari intervensi serta kepentingan pribadi.
Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini akan berdampak pada kualitas pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
