Jakarta, 03 Oktober 2025 – Kanker serviks masih menjadi ancaman serius dengan 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian setiap tahun di Indonesia (Data GLOBOCAN 2021). Vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) merupakan strategi pencegahan yang terbukti efektif, namun cakupannya nasional masih di bawah 50%, jauh dari target yang diharapkan.
Merespon kondisi ini, Jihan Ramadhany Ginting Manik, Sekretaris Departemen Kajian dan Advokasi Masyarakat, dalam policy brief-nya yang berjudul “Melindungi Masa Depan Lewat Jarum Suntik: Vaksinasi HPV di Tengah Tantangan Sosial dan Politik Kesehatan”, tidak hanya memetakan tantangan holistik tetapi juga memberikan rekomendasi khusus bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk memperkuat perannya dalam mendukung keberhasilan program.
“Keamanan vaksin adalah fondasi dari kepercayaan publik. BPOM sebagai otoritas regulator memegang kunci dalam memastikan vaksin HPV yang beredar tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan terjaga mutunya dari hulu ke hilir. Penguatan peran BPOM adalah sebuah keharusan,” tegas Jihan.
Pencapaian dan Target Ke Depan: Dari Level 3 Menuju Kemandirian Vaksin
Menambahkan hal tersebut, Wafi Syukuri Baraja, selaku Ketua Departemen Kajian dan Advokasi Masyarakat, memberikan apresiasi dan sekaligus tantangan ke depan. “Kami mengapresiasi bahwasanya National Regulatory Authority (NRA) Benchmarking Indonesia yang diraih oleh BPOM telah mencapai maturity level 3. Hal ini membuktikan komitmen dan standar kualitas pengawasan kita sudah diakui oleh dunia,” papar Wafi.
Namun, ia menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah titik akhir. “Pencapaian level 3 ini harus dipertahankan dan ditingkatkan secara terpadu dan berkelanjutan. Target strategisnya adalah mencapai maturity level 4. Apabila hal tersebut terwujud, bukan tidak mungkin vaksin HPV dapat diproduksi di Indonesia dan diakui secara internasional, membuka jalan menuju kemandirian vaksin nasional.”
Rekomendasi Strategis untuk BPOM RI
Sebagai turunan dari target strategis tersebut, policy brief ini merekomendasikan lima langkah konkret untuk BPOM RI:
Penguatan Pengawasan Mutu dan Keamanan: BPOM perlu memperkuat pengawasan terhadap mutu dan keamanan vaksin HPV sejak tahap produksi, distribusi, hingga pasca penggunaan. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat rantai dingin (cold chain), uji kelayakan produk, serta memastikan pelaporan efek samping (farmakovigilans) dilakukan secara rutin dan transparan.
Koordinasi Antar instansi yang Sinergis: BPOM diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keseragaman standar pengawasan dan distribusi vaksin di seluruh wilayah Indonesia, mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Edukasi dan Sosialisasi Publik yang Proaktif: BPOM perlu aktif menyampaikan informasi yang jelas dan berbasis sains kepada masyarakat terkait keamanan, efektivitas, dan pentingnya vaksin HPV. Edukasi publik ini penting untuk mengatasi stigma sosial dan misinformasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Distribusi: BPOM dapat berperan dalam memastikan fasilitas penyimpanan vaksin di semua level, terutama di daerah terpencil, memenuhi standar keamanan. Penguatan sistem pemantauan distribusi secara real-time juga diperlukan agar mutu vaksin terjamin hingga tingkat pelayanan dasar.
Kolaborasi dan Dukungan Riset: BPOM dapat mendorong kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas untuk memperkuat riset keamanan vaksin dan efektivitasnya di populasi Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan vaksin HPV produksi dalam negeri untuk jangka panjang.
Wafi menegaskan bahwa aspek regulasi harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat. “Dalam hal ini, tetap dibutuhkan edukasi dan peningkatan literasi publik yang masif melalui kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Regulasi yang kuat dan masyarakat yang teredukasi adalah kombinasi kunci untuk menaikkan cakupan vaksinasi.”
Muhammad Alfiansyahm Ketua HMP FKM UI menyampaikan “Sebagai organisasi mahasiswa yang berfokus pada penguatan peran ilmiah dan sosial di bidang kesehatan masyarakat, kami di Himpunan Mahasiswa Profesi FKM UI melihat pentingnya langkah konkret dalam memperkuat ekosistem vaksinasi HPV di Indonesia. Upaya yang disampaikan melalui policy brief ini menunjukkan sinergi antara kajian akademik dan aksi advokasi yang nyata.
Kami mendukung penuh dorongan agar BPOM RI memperkuat pengawasan serta memastikan keamanan dan mutu vaksin secara menyeluruh, karena kepercayaan publik terhadap vaksin menjadi kunci keberhasilan program imunisasi nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas riset dan produksi dalam negeri juga merupakan langkah strategis menuju kemandirian vaksin nasional yang berkelanjutan.
Harapannya, kolaborasi lintas sektor – pemerintah, akademisi, masyarakat, hingga media – dapat berjalan lebih solid, sehingga edukasi publik dan literasi kesehatan dapat meningkat, khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi HPV. HMP FKM UI akan terus berkomitmen menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah dan keberpihakan pada rakyat.” tutupnya.
Policy Brief tersebut menyimpulkan bahwa dengan komitmen untuk meningkatkan NRA Benchmarking menuju level 4 dan eksekusi rekomendasi yang tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar tidak hanya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi HPV tetapi juga untuk mencapai kemandirian dalam produksi vaksin di masa depan.
Tentang Departemen Kajian dan Advokasi Masyarakat:
Departemen Kajian dan Advokasi Masyarakat merupakan bagian dari [HMP FKM UI] yang merujuk pada hasil penelitian berbasis bukti dan advokasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.
