Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Ratusan warga memadati ruang pertemuan Medina Hotel Pagatan, Kusan Hilir, saat reses Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), H. Hasanuddin, Senin (1/12/2025). Warga memanfaatkan momen tatap muka itu untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar hingga masalah sosial yang masih belum teratasi.
Dalam pemaparannya, Hasanuddin menekankan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin legislatif, tetapi momen untuk benar-benar menyerap suara publik. Ia mengingatkan bahwa tiga fungsi utama DPRD penganggaran, pengawasan, dan pembentukan regulasi harus dijalankan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Di hadapan peserta, ia juga mengungkapkan satu persoalan besar yang kini dihadapi daerah: penurunan APBD Tanah Bumbu tahun 2025, yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
Dalam sesi dialog, sejumlah keluhan muncul, termasuk layanan PDAM yang belum menjangkau beberapa wilayah. Warga juga menyoroti banjir dan genangan yang cepat terjadi meski hujan singkat, terutama karena banyaknya saluran air yang tersumbat.
Hasanuddin menanggapi satu per satu persoalan tersebut. Untuk masalah air bersih, ia menegaskan bahwa aduan warga telah diteruskan ke Dinas PUPR dan PDAM. Di wilayah Betung, misalnya, jaringan pipa sudah masuk hingga kawasan Saring Sungai Binjai dan menunggu tindak lanjut penyelesaian. Sementara di Desa Barugelang, jaringan pipa disebut sudah mendekati kantor desa. Pembangunan siring dan pengaspalan jalan di wilayah itu ditargetkan dapat mulai dikerjakan pada 2026, bila tidak ada hambatan.
Terkait banjir di Batuah, ia memastikan bahwa perbaikan drainase telah masuk daftar prioritas pembangunan.
Mulai dari perbaikan jalan usaha tani hingga peningkatan infrastruktur lingkungan, seluruh masukan masyarakat dicatat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD dan proses Musrenbang. Hasanuddin menegaskan bahwa aspirasi yang muncul saat reses tetap menjadi perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak warga.
Reses ini kembali menjadi ruang dialog paling langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, mempertemukan harapan publik dengan agenda pembangunan daerah yang kini dihadapkan pada tantangan fiskal.
