BANJARBARU — Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan menggeledah Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, Rabu (17/12/2025).
Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana kegiatan pada periode 2021–2024.
Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejumlah perusahaan mitra BKSDA Kalimantan Selatan.
Tim penyidik menyasar dokumen, data, serta barang bukti yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pembuktian perkara.
Penggeledahan berlangsung di kantor BKSDA Kalsel yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. C6, Banjarbaru.
Setibanya di lokasi, tim penyidik yang didampingi personel TNI serta Tim Pengamanan Kejaksaan Negeri Banjarbaru terlebih dahulu berkoordinasi dengan perwakilan instansi terkait guna memastikan proses berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi dan profesionalitas penegakan hukum, agar seluruh rangkaian penyidikan berjalan efektif, terukur, dan bertanggung jawab.
Kasi Penerangan Umum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Yuni Priyono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan berbagai dokumen dan data, termasuk data elektronik, yang diduga berkaitan dengan perkara.
“Langkah ini untuk memperkuat konstruksi hukum dalam proses penyidikan yang sedang berjalan,” ujarnya.
Kejati Kalimantan Selatan menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa intervensi pihak mana pun.
Setiap bentuk kerja sama antara institusi negara dan pihak swasta, kata Yuni, wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen Kejati Kalsel dalam memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan negara dan dana kerja sama demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bagi masyarakat.
