Kotabaru – Sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah kembali mencuat. Ketua LSM Pemuda Kalimantan, Novel Rosyadi, mengungkapkan adanya 12 paket pembayaran proyek yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru dengan total nilai mencapai Rp87.781.130.976.
Pernyataan tersebut disampaikan Novel kepada awak media pada Kamis (25/12/25). Ia menilai besarnya nilai anggaran tersebut patut mendapat perhatian publik guna memastikan seluruh proses pembayaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Novel, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting, terutama pada sektor infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Anggaran ini nilainya cukup besar dan bersumber dari uang rakyat. Maka wajar jika publik ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan sejauh mana progres pekerjaan dari masing-masing paket proyek,” ujarnya.
LSM Pemuda Kalimantan, lanjut Novel, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kotabaru agar dapat membuka informasi secara jelas terkait 12 paket pembayaran tersebut, termasuk tahapan pelaksanaan proyek dan pertanggungjawaban anggarannya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kotabaru belum memberikan pernyataan resmi menanggapi sorotan dari LSM Pemuda Kalimantan tersebut.
