BANJARMASIN, PijarKalimantan.com – Gelombang protes terhadap pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan semakin membesar. Setelah berhari-hari masyarakat mengeluhkan listrik yang padam berulang kali dengan durasi berjam-jam, Aliansi Pemuda Borneo akhirnya mendatangi Kantor PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).
Tak datang sendiri, aliansi yang didukung perwakilan 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu membawa sederet tuntutan keras. Mereka menilai pelayanan PLN telah gagal memenuhi hak masyarakat sebagai pelanggan dan meminta manajemen bertanggung jawab atas berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir.
Bagi Aliansi Pemuda Borneo, persoalan listrik yang terus padam bukan lagi sekadar gangguan teknis. Padamnya aliran listrik yang terjadi berulang, berlangsung hingga berjam-jam, dan meluas di berbagai daerah dinilai telah berubah menjadi persoalan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dampaknya pun disebut semakin meluas. Pelaku UMKM kehilangan pendapatan karena aktivitas usaha terhenti, proses belajar mengajar terganggu, pelayanan kesehatan berpotensi terdampak, hingga masyarakat harus menanggung kerugian akibat peralatan elektronik yang rusak setelah listrik padam dan menyala kembali.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Pemuda Borneo menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Direksi PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
Kedua, mendesak pimpinan PLN UID Kalselteng mengundurkan diri karena dinilai gagal menjalankan kewajiban pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Ketiga, menuntut adanya mekanisme ganti rugi yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelanggan yang terdampak.
Perwakilan LSM Gantara, Herry Yanto, menegaskan masyarakat sudah terlalu lama menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari pemadaman listrik bergilir.
“Sudah terlalu lama masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampak pemadaman listrik bergilir. UMKM merugi, aktivitas pendidikan terganggu, pelayanan publik ikut terdampak. PLN tidak bisa terus berlindung di balik alasan teknis. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal,” tegas Herry.
Menurutnya, audiensi tersebut bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga meminta penjelasan resmi dari manajemen PLN terkait penyebab pemadaman yang terus berulang serta langkah konkret yang akan dilakukan.
Ia menegaskan, jika memang terjadi kegagalan dalam menjalankan pelayanan publik, maka pihak yang bertanggung jawab harus berani mengambil konsekuensi.
Selain itu, masyarakat yang mengalami kerugian juga dinilai berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Asisten Manager Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, Muhammad Hendy Saifuddin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Menurut Hendy, pemadaman bergilir merupakan langkah yang terpaksa dilakukan karena sistem kelistrikan mengalami defisit pasokan daya. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keandalan sistem agar tidak mengalami gangguan yang lebih besar.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas pemadaman bergilir yang harus dilakukan. Langkah ini merupakan bagian dari manajemen sistem akibat defisit beban listrik,” ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi sistem kini mulai berangsur membaik setelah salah satu pembangkit kembali beroperasi. Perbaikan itu berdampak pada berkurangnya durasi pemadaman, dari sebelumnya sekitar lima hingga enam jam menjadi tiga hingga empat jam.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan masyarakat. Aliansi Pemuda Borneo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga PLN mampu menghadirkan pasokan listrik yang stabil serta memberikan kepastian mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan.
Bagi masyarakat, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan utama yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari. Karena itu, mereka berharap persoalan pemadaman bergilir tidak lagi menjadi rutinitas yang terus berulang setiap kali pasokan listrik mengalami gangguan.
