Banjarbaru, 19 September 2024 – Abdul Kadir, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Selatan, hadir dalam acara rembuk aktivis Banua yang digelar di Hotel Roditha, Banjarbaru.
Acara ini difokuskan pada dugaan perilaku tidak etis yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel, Muhammadun, yang diduga melakukan ancaman melalui telepon terhadap Ketua KPK-APP (Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen), Aliansyah.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan aktivis terkemuka di Banua, termasuk LSM Gerakan Jalan Lurus yang diwakili oleh Nang Rosadi, Gepak Kalsel, dan Badrul Ain dari Parlemen Jalanan sebagai pemandu acara.
Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat lainnya seperti Pospera HSS dan Ormas Perubahan juga turut serta dalam diskusi ini.
Dalam sambutannya, Abdul Kadir membuka dengan salam khas Dayak: “Adil ka’talino, bacuramin ka’suraga, basengat ka’jubata,” yang mencerminkan nilai-nilai keharmonisan, kebaikan, dan ketergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia kemudian mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, terutama terkait dugaan tindakan tidak etis oleh Muhammadun.
“Saya sangat menyesalkan tindakan yang tidak patut dicontoh ini, terutama terkait ancaman yang diterima saudara kita Aliansyah. Kita harus mengedepankan dialog dan penyelesaian yang damai,” ujar Abdul Kadir. Ia berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa menambah ketegangan.
Abdul Kadir juga menekankan kesiapan Dewan Adat Dayak untuk mengambil langkah hukum adat jika masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum negara.
“Kami menghargai hukum yang berlaku dan berharap semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.
Menyinggung tentang dugaan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Aliansyah, Kadir menyampaikan rasa prihatin atas rasa tidak aman yang dialami oleh keluarga aktivis tersebut.
Ia meminta pihak kepolisian untuk segera bertindak guna menjamin keamanan dan ketertiban.
“Saya tidak ingin ada rasa takut yang menghinggapi aktivis di daerah ini. Mari kita pastikan bahwa mereka bisa menjalankan tugasnya dengan aman,” harapnya.
Sebagai penutup, Abdul Kadir membagikan pengalamannya saat menjadi mediator dalam konflik antara suku Madura dan Dayak di Ramayana, Banjarmasin, pada tahun 2016.
Pengalamannya tersebut mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat.
“Kita harus menghindari pertumpahan darah di Kalimantan Selatan. Saya siap mendukung pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketertiban,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Kadir menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang dihadapi oleh para aktivis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyerukan semua pihak untuk berkolaborasi menjaga suasana kondusif agar proses Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan damai.
“Kita semua berharap agar Pilkada berjalan lancar tanpa ada gangguan,” pungkasnya.
