Pijarkalimantan.com, Kotabaru,– Siring laut yang dibangun melalui dana APBD tahun 2024 di kawasan wisata Desa Tanjung Kunyit, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, kini mengalami kerusakan parah. Belum genap satu tahun sejak rampung dibangun, bangunan penahan ombak itu sudah jebol dan patah usai dihantam gelombang laut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar. Selain membahayakan pengunjung, kerusakan siring juga menyebabkan abrasi pasir pantai yang cukup signifikan di wilayah pesisir tersebut.
Kepala Desa Tanjung Kunyit, Sahabuddin, mengaku prihatin melihat struktur bangunan yang baru berusia sekitar tujuh bulan itu sudah tidak layak. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan siring oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total anggaran sebesar Rp800 juta untuk tiga titik. Di wilayah desanya sendiri, panjang siring mencapai lebih dari 100 meter.
“Saya lihat di rencana proyek, ini anggaran dari Dinas PUPR. Tapi bahan yang digunakan semuanya pasir sungup (pasir gunung), tidak pakai pasir pantai,” kata Sahabuddin kepada wartawan.
Menurutnya, penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai kondisi lingkungan menyebabkan kerusakan utama. Ia mencontohkan proyek jalan desa yang menggunakan pasir pantai dan terbukti mampu bertahan hingga 12 tahun.
Sahabuddin mengaku telah menghubungi camat setempat agar kerusakan ini segera ditindaklanjuti.
“Sudah saya konfirmasi ke camat, tolong simpan. Kalau dibiarkan, ya percuma. Pasir tetap keluar karena gelombang. Ini kan kawasan wisata, harus dijaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerusakan terjadi karena bagian bawah bangunan mengalami lubang, sehingga memicu patahnya struktur di bagian atas. Meski begitu, Sahabuddin menyatakan akan melakukan perbaikan darurat secara mandiri demi mencapai kawasan wisata desa.
Terlebih lagi, tanah di sekitar lokasi siring merupakan milik pribadinya, yang sebagian telah dihibankan untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat.
“Saya sudah hibahkan sebagian tanah supaya pembangunan ini jalan. Tapi saya tegaskan, kalau untuk kepentingan desa silakan bangun, tapi kalau untuk pribadi, mohon maaf,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kotabaru belum bisa ditemui (***)
