Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Tanah Bumbu pada Senin (3/11/2025) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Hasanudin. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan SKPD, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan Perusda.
Dalam penyampaiannya, Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RAPBD 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyusun APBD yang realistis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara proporsional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah strategi disiapkan, termasuk pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan koordinasi TPID, serta percepatan pelaksanaan program prioritas di seluruh wilayah Tanah Bumbu.
Pemerintah daerah juga menegaskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta pengembangan sumber pendapatan baru untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dari sisi belanja, pemerintah memastikan penyesuaian dilakukan secara selektif tanpa mengganggu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RAPBD turut diperkuat melalui penerapan sistem keuangan berbasis digital dan peningkatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 disusun secara realistis dan berbasis pada potensi riil daerah. Pemerintah menerapkan strategi seperti digitalisasi layanan pajak, optimalisasi retribusi, serta penguatan koordinasi antar-SKPD pengelola pendapatan. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan energi tetap menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, RAPBD 2026 diharapkan tersusun secara efisien, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendorong pembangunan Tanah Bumbu yang berkelanjutan.
