Pelaihari, 13 Februari 2025 – Bupati Tanah Laut terpilih, Haji Rahmat Trianto, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut 2026, yang diselenggarakan di Gedung Sarantang Sarantung, Pelaihari, Kamis (13/2), harus memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat mengingatkan agar forum tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi dapat menghasilkan saran dan masukan yang konstruktif.
“Saya berharap kegiatan ini bukan hanya seremoni belaka. Kita sering kali terbuai dengan kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran dan makan snack setelahnya. Saya mengajak ibu dan bapak yang hadir untuk memberikan masukan yang baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi demi kemajuan Kabupaten Tanah Laut ke depan,” ujar Rahmat Trianto.
Bupati Rahmat menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah berusaha melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program unggulan yang disusun sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Hal ini dilakukan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati Rahmat juga menyampaikan pentingnya melihat indikator-indikator keberhasilan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan angka kemiskinan, dan pengangguran.
Menurutnya, indikator ini harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Indikator-indikator ini sangat penting untuk kita jadikan acuan dalam menentukan kebijakan. Misalnya, untuk meningkatkan IPM, kita perlu memperbaiki kualitas pendidikan dan mendukungnya dengan infrastruktur yang memadai,” tambahnya.
Bupati Rahmat juga menegaskan bahwa visi misi yang disusun tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan bersama, yakni kemajuan Kabupaten Tanah Laut ke depan.
Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam forum tersebut sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 diharapkan menjadi langkah awal dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Tanah Laut.
