Pijarkalimantan.com Kotabaru,- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PAHAM Cabang Kotabaru, M. Subhan, mengungkapkan mendalami dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat itu.
Terkait hal itu, Subhan menyampaikan beberapa hal.
Transparansi adalah hak masyarakat
Musyawarah ganti rugi harus mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
“Jika benar ada upaya pengabaian terhadap hak masyarakat dengan tidak melibatkan mereka secara penuh dalam proses penentuan nilai ganti rugi, maka ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola yang baik,” tuturnya.
Dugaan penyimpangan harus diusut.
“Kami mendesak agar tim penilai maupun pihak yang bertanggung jawab dalam musyawarah ini diperiksa secara independen. Jika terbukti ada unsur ketidakadilan atau kesengajaan dalam menentukan nilai ganti rugi yang merugikan masyarakat, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pejabat atau pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara maupun hukum,” katanya.
Langkah hukum bagi masyarakat.
Kami di LBH PAHAM Kotabaru siap memberikan pendampingan hukum bagi warga yang merasa dirugikan. Kami mendorong masyarakat untuk tidak tinggal diam dan segera mengajukan permohonan ke pengadilan negeri sesuai jalur hukum yang tersedia. Jika indikasinya mengindikasikan, kami akan mendorong proses hukum lebih lanjut, termasuk laporan ke Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada dugaan maladministrasi atau korupsi, tegasnya.
Tuntutan kepada pemerintah daerah dan tim terkait.
“Kami mendesak pemerintah daerah Kotabaru dan pihak terkait untuk menghentikan sementara proses ganti rugi hingga ada klarifikasi dan evaluasi transparan,” katanya.
Subhan menyarankan agar menghadirkan kembali musyawarah yang benar-benar melibatkan warga tanpa tekanan atau manipulasi.
Melakukan audit terhadap kinerja tim penilaian dan panitia pengadaan tanah.
Menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak ganti rugi yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap keadilan bagi masyarakat Kotabaru dapat ditegakkan dan tidak ada pihak yang berperan utama dalam proses pengadaan tanah ini. Jika dugaan ketidaktransparanan terbukti, maka pihak yang bertanggung jawab harus diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (Ril)
