Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Komisi I DPRD Tanah Bumbu mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu, 12 Februari 2025, untuk membahas penggunaan dana hibah sebesar Rp32 miliar yang dialokasikan bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, SE., M.I.P, mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan transparansi anggaran yang telah disetujui pemerintah daerah.
“Dana sebesar ini harus dikelola dengan efisien dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pengeluaran yang tidak perlu,” ujar Makhruri. Ia juga menekankan pentingnya KPU Tanah Bumbu dalam mengalokasikan anggaran dengan bijak, terutama dalam hal sosialisasi, yang dinilainya berpotensi boros.
Lebih lanjut, politisi PAN tersebut mengkritisi alokasi dana sosialisasi yang sebagian besar diberikan kepada pihak ketiga, seperti event organizer (EO). Menurutnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. “Ada banyak alternatif sosialisasi yang lebih murah dan efektif tanpa harus melibatkan pihak ketiga dengan anggaran besar. Misalnya, menggandeng wartawan, LSM, atau komunitas lokal,” jelasnya.
Selain itu, Makhruri juga menyoroti keterbatasan akses informasi bagi publik dan media terkait penggunaan dana hibah. Ia menegaskan bahwa transparansi sangat diperlukan guna mencegah spekulasi yang tidak perlu di tengah masyarakat. “DPRD bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa anggaran digunakan secara benar dan transparan,” ujarnya.
Rapat tersebut turut membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Makhruri mengingatkan seluruh instansi pemerintah, termasuk KPU, untuk selalu berpegang pada prinsip efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
“Jangan sampai anggaran yang besar justru menjadi beban bagi masyarakat. Pengelolaan yang akuntabel akan membantu kelancaran Pemilu 2024 dan memastikan bahwa dana benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
