BANJARBARU – Dalam beberapa hari terakhir, publik di Banjarbaru diramaikan oleh beredarnya informasi mengenai dugaan seorang bendahara pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru yang disebut membawa kabur dana sekitar Rp 2,6 miliar milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
Kabar tersebut awalnya tersebar melalui sejumlah media online dan kemudian menyebar luas di media sosial.
Namun, sejumlah media yang semula mempublikasikan berita terkait diketahui menghapus konten tersebut tanpa keterangan lebih lanjut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai kejelasan informasi yang beredar.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua LSM SAKUTU, Aliansyah, memberikan pernyataan pada Senin (17/11/2025). Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.
“Informasi mengenai dugaan penyimpangan dana adalah isu sensitif. Kami meminta masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah maupun aparat terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Aliansyah juga menyoroti tindakan sejumlah media yang menghapus pemberitaan tanpa penjelasan.
Menurutnya, media seharusnya tetap menjunjung prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Jika ada kesalahan data, media wajib memberikan ralat. Jika masih menunggu konfirmasi, sebaiknya disampaikan secara terbuka. Publik membutuhkan kepastian,” tambahnya.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Banjarbaru maupun Dinas Kesehatan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu yang beredar.
LSM SAKUTU mendorong pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi guna menghentikan spekulasi dan memastikan informasi yang beredar sesuai fakta.
