Pijarkalimantan.com, Kotabaru — Ketegangan kembali memuncak di ruang rapat gabungan DPRD Kotabaru, Senin (25/8/25), saat para wakil rakyat bersama Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) mendesak kepastian pencairan dana kompensasi tambang dari PT Sebuku Coal Grup (SCG). Nilainya fantastis: Rp700 miliar dan tenggat waktunya kian dekat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Awaludin, didampingi Wakil Ketua II Chairil Anwar, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan manajemen PT SCG itu menjadi lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya.
Namun kali ini, pesan dari aliansi dan DPRD jauh lebih tegas: dana kompensasi harus tuntas sebelum 9 September 2025 tanggal berakhirnya kontrak operasi tambang.
“Kami tidak mau lagi mendengar janji. Kompensasi ini adalah mahar atas aktivitas tambang di Pulau Laut. Sudah lima tahun lebih, tapi belum juga rampung. Kami minta sebelum 9 September, semuanya harus clear,” tegas Wahyu Setiaji dari AK2TPL.
Salah satu kekecewaan utama AK2TPL adalah terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Stagen. Meski telah dilakukan groundbreaking, realisasi anggaran jauh dari harapan. Dari total proposal Rp380 miliar, hanya Rp50 miliar yang muncul dalam pelaksanaan.
Melihat lambannya proses, DPRD mengambil sikap lebih keras. “Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun daftar proyek prioritas yang akan menggunakan dana kompensasi. Daftar itu harus disepakati bersama PT SCG, dan waktunya tidak banyak,” ujar Awaludin.
Ia juga mengumumkan bahwa DPRD akan mengagendakan pertemuan penting pada 8 September, sehari sebelum kontrak tambang berakhir. “Kami harap Direktur SCG hadir langsung. Ini saatnya kita ambil keputusan final.”
Kasus ini bukan sekadar soal dana besar. Ini menyangkut komitmen korporasi terhadap daerah tempatnya menambang. Kompensasi yang dijanjikan bertahun-tahun lalu dinilai sebagai hak masyarakat, bukan sekadar bantuan.
Kini, mata publik Pulau Laut tertuju pada tanggal 9 September. Apakah Rp700 miliar kompensasi akan benar-benar turun? Ataukah ini akan menjadi babak baru drama panjang antara perusahaan tambang dan masyarakat yang menagih janji?
