Pijarkalimantan.com Kotabaru,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dr.Ir.Ariadi Noor menutup secara resmi Rapat Koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (PPM),di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru yang meliputi Asisten bidang Kesra dan Pembangunan,Kadis Kominfo serta tamu undangan lainnya. (02/02/2024).
Rakor pada hari ini tidak lain adalah ingin bagaimana kita bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaanya dikabupaten kotabaru serta bergiliran dikabupaten lainnya.
Ini juga sebagai bentuk silaturahmi yang lebih akrab lagi antar sesama insan BAPPEDA sehingga dengan komunikasi serta komunikasi bisa lebih terbuka dan lebih lancar.
Dari hasil hari ini adalah terkait dengan kemiskinan extrim dan bagaimana kita menuntaskan stunting agar kegiatan yang dilakukan ini benar dan harmonis antara provinsi dan kabupaten kota,
Jadi kami ingin pencapaian data-data yang disebutkan tadi data faktual agar bisa melangkah lebih jauh, lebih fokus agar pementasan kemiskinan, stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif, jelas Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Dr.Ir.Ariadi Noor.
Ditambahkan Angga Priyadi (Perencana Ahli Pertama) Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia se Kalimantan Selatan Tahun 2024 memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Penyelenggaraan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan memerlukan dukungan ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Keterbatasan SDM acap kali menghambat penyelesaian permasalahan pembangunan yang tuntutannya selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Permalasalah klasikal tersebut masih menjadi permasalahan yang dirasakan hampir semua daerah, oleh karena itu permasalahan ini perlu disikapi secara serius melalui keterlibatan kita dalam penyusuan Analisa Jabatan (Anjab) dan mendorong badan kepegawaian, dan biro organisasi dalam mencakup SDM dalam cakupan Bappeda khususnya bidang PPM.
Setidaknya ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk membantu penyelesaian tugas tambahan tersebut diperlukan peningkatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui optimalisasi forum komunikasi bidang PPM se Kalimantan Selatan.
Untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat. Penyediaan data melalui regsosek adalah langkah tepat yang sedang dilakukan. Namun, prosedur permintaan data yang rumit menghambat daerah dalam mendapatkan data tersebut. Sehingga diperlukan rapat lebih lanjut dengan penyedia data (Bappenas) untuk mempercepat penerimaan data di daerah.
Dalam hal data regsosek masih belum diperoleh dan belum menjadi data sasaran penanggulangan kemskinan, maka diperlukan percepatan penyelesaiaan proses verifikasi dan validasi data P3KE untuk dijadikan sasaran maupun sasaran dari program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Sumber: Media Center Kotabaru
