JAKARTA — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Rina Virawati, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Workshop Percepatan Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (31/07/2025), bertempat di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejati Kalsel hadir bersama Asisten Intelijen dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalimantan Selatan.
Workshop ini secara resmi dibuka oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program cetak sawah sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kalimantan Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kehadiran para pimpinan daerah dan institusi penegak hukum ini menjadi bentuk nyata sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan nasional yang akuntabel dan berlandaskan hukum.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa keberhasilan program cetak sawah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, namun juga harus didukung oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Saya menginstruksikan seluruh pihak, baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum, untuk bersinergi secara terintegrasi dan berkomitmen penuh dalam mengawal jalannya program ini,” tegas Menteri Pertanian.
Workshop ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah dan visi antar sektor serta wilayah, demi memastikan program cetak sawah dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para petani.
Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mengawal program pembangunan nasional melalui pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis integritas.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
