BANJARMASIN — Suasana depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan berubah menjadi lautan massa pada Senin, 1 September 2025. Ribuan warga dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan tokoh masyarakat adat, turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap wacana perubahan status Pegunungan Meratus menjadi taman nasional.
Unjuk rasa yang digelar sejak pagi hingga siang hari itu berlangsung tertib dan damai. Tidak ada insiden berarti, meski jumlah peserta aksi cukup besar.
Sebaliknya, aksi justru menjadi contoh penyampaian aspirasi yang dewasa dan beretika.
Ketua Umum Perkumpulan Dayak Kula Warga Borneo, Salam SH, MH, memberikan apresiasi kepada aparat dan pejabat daerah yang merespons aksi dengan pendekatan humanis.
“Alhamdulillah, demonya berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Ini bentuk kedewasaan berdemokrasi,” ujar Salam kepada media, Senin (1/9/25).
Sejumlah pejabat hadir langsung di lokasi, termasuk Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha, Danrem 101/Antasari Kolonel Ilham Yunus, serta unsur Forkopimda lainnya.
Kehadiran mereka disebut memberi ketenangan dan memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut Salam, DPRD Kalsel juga menunjukkan itikad baik dengan menyetujui sejumlah tuntutan massa.
Salah satu yang paling menonjol adalah penolakan terhadap wacana menjadikan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional, yang dianggap berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat adat.
“Sebagai anak asli Kalimantan, kami berharap Pegunungan Meratus tetap dikelola seperti sekarang. Jangan sampai ruang hidup masyarakat adat dikurangi atas nama pelestarian yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal,” tegasnya.
Aksi ini juga diikuti banyak mahasiswa Banua, yang menurut Salam tampil disiplin dan bertanggung jawab.
“Ini bukti bahwa generasi muda kita paham bagaimana menyuarakan pendapat dengan cara yang elegan. Bahkan anak saya sendiri ikut turun,” tambahnya.
Isu Pegunungan Meratus memang menyentuh sisi emosional masyarakat Kalimantan Selatan.
Bagi banyak warga, pegunungan itu bukan sekadar kawasan alam, melainkan juga bagian dari identitas budaya dan sejarah.
Meski status taman nasional masih sebatas wacana, suara penolakan dari akar rumput telah mengemuka.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat ingin dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut tanah mereka.
