Pijarkalimantan.com, Kotabaru – Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, menghadiri dan memberikan arahan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2027 di ruang rapat Baperrida Sebelimbingan, Selasa(24/02/26).
Kegiatan ini menjadi krusial dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah daerah dengan aspirasi riil masyarakat yang dihimpun melalui lembaga legislatif.
Dalam forum tersebut, Hj. Suwanti menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal hasil Musrenbang agar benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2027 harus fokus pada penguatan sektor-sektor yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, terutama setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Poin-Poin Rekomendasi Ketua DPRD Kotabaru:
1. Bidang infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
a. Prioritaskan peningkatan kualitas jalan kabupaten, kecamatan dan akses penghubung desa terpencil, serta akses jalan menuju tempat tempat wisata.
b. Percepatan pembangunan jembatan dan dermaga rakyat untuk mendukung konektivitas antar pulau, salah satunya jembatan empat serangkai.
c. Penanganan drainase dan pengendalian banjir pada kawasan perkotaan.
d. Peningkatan infrastruktur air bersih.
e. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi khususnya daerah terpencil.
f. Optimalisasi pembangunan pemecah ombak dikawasan pesisir yang berpotensi terjadinya abrasi.
g. Pemenuhan kebutuhan pemadam kebakaran untuk daerah yang sulit dijangkau.
h. Optimalisasi normalisasi sungai baik penyiringan sungai maupun pengerukan sungai.
i. Pemenuhan sarana prasarana serta peningkatan tekhnologi dalam penanganan sampah.
j. Peningkatan anggaran untuk kegiatan bedah rumah.
k. Peningkatan sarana penerangan jalan umum.
2.Bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan SDM.
a. Rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah, khususnya ruang kelas, halaman sekolah serta meubeler.
b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta optimalisasi pelayanan puskesmas dan RSUD.
c. Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.
e. Penambahan Alokasi beasiswa khusus tenaga medis dan tenaga pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas ASN.
3.Bidang Ekonomi kerakyatan dan UMKM.
a. Penguatan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
b. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta petani.
c. Pengembangan hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah.
e. Revitalisasi pasar tradisional dan penguatan ekonomi berbasis desa.
f. Hibah sarana dan prasarana UMKM.
g. Hibah sarana prasarana bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
h. Bantuan pupuk bersubsidi.
i. Hibah untuk sarana ibadah dan organisasi keagamaan.
4.Bidang Tata Kelola Pemerintahan
a. Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD dan kebijakan nasional serta provinsi.
b. Peningkatan tekhnologi untuk transparansi data secara elektronik.
c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program.
d. Belanja daerah harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
e. Transparansi anggaran dan informasi agar mudah di akses oleh masyarakat.
“Forum konsultasi publik ini adalah ruang bagi kita untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam RKPD 2027 memiliki dampak nyata bagi warga Saijaan. Kami di DPRD akan memastikan fungsi pengawasan berjalan maksimal agar target-target pembangunan tercapai tepat waktu,” ujar Hj. Suwanti.
Melalui forum ini, disepakati bahwa sinkronisasi antara usulan teknokratik pemerintah dan aspirasi politis melalui Pokir DPRD menjadi kunci utama keberhasilan RKPD 2027.
