Banjarmasin — Setelah sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan terkait dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KMPB Kalsel kembali menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah.
Ketua LSM KMPB Kalsel, Bahauddin, mendorong Bupati HSU untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk memastikan profesionalitas dan kepatuhan pelaksana proyek terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Bupati HSU bertindak cepat. Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau ketidaksempurnaan kinerja, maka jabatan Kepala Dinas PUPR harus dipertimbangkan untuk dicopot,” ujar Bahauddin kepada awak media, Sabtu (22/11/25).
Menurutnya, langkah evaluatif sangat penting guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.
Selain itu, KMPB Kalsel juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dalam waktu dekat.
Mereka berencana melakukan demonstrasi di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada momentum Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember mendatang.
Aksi tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah pengadaan barang dan jasa di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten HSU yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
