Banjarmasin, – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Pemanggilan ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses penganggaran dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut sumber , pemanggilan pejabat tersebut bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai proses pengadaan tanah yang menjadi bagian dari kasus dugaan korupsi tersebut.
Salah satu pejabat yang diperiksa menjelaskan bahwa dirinya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dapat membantu proses penyelidikan.
“Saat ini, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanah Bumbu dan Kepala Bidang Cipta Karya,” ungkap pejabat tersebut.
Kombes Pol Adam Erwindi, Kabid Humas Polda Kalsel, juga menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan, dan kami terus menggali informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi ini,” jelasnya melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan pada Rabu (5/3/2025) siang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, H Ambo Sakka, mengonfirmasi bahwa dirinya dan beberapa pejabat lainnya dipanggil untuk diperiksa.
“Pemanggilan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk beberapa kepala dinas lainnya yang terkait dalam proses ini,” ujar Sekda saat dihubungi melalui telepon.
Beberapa pejabat yang turut diperiksa di antaranya Saekul Ansari (Kasatpol PP), Amiludin (Kadis Pendidikan), H. Rozani (Kadis Perikanan), Ibu Julian (Inspektur), H. Deni (Kepala Bapenda), Hernadi (Kadis PUPR), M. Yusri (Sekretaris Dinas PUPR), serta sejumlah staf lainnya seperti H. Fidaus (Kadis Perkimtan), H. Udin (Kadis Pertanian), dan Amru (Kabid Cipta Karya).
Penyelidikan ini masih berlangsung, dan pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
Polda Kalsel berharap dapat segera mengungkap lebih banyak informasi yang akan memperjelas alur kejadian dan proses penganggaran yang melibatkan pejabat Pemkab Tanah Bumbu.
