Banjarmasin, 1 Juni 2024 – Sebuah kontroversi di Kota Banjarmasin sehubungan dengan tarif IPAL yang baru-baru ini diberlakukan.
Salah satunya Forum Ambin Demokrasi, mengekspresikan kekecewaannya terhadap pernyataan Awan Subarkah, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, yang menyalahkan kurangnya sosialisasi sebagai akar masalah.
Menurut Forum Ambin Demokrasi, ketidakpuasan mereka tidak semata-mata terkait dengan kurangnya sosialisasi, melainkan juga dengan substansi kebijakan itu sendiri.
Mereka menegaskan bahwa Perwali Nomor 152 tahun 2023 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja tidak hanya melanggar asas hukum perundang-undangan, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar.
Forum Ambin Demokrasi juga menyoroti bahwa kebijakan ini tampaknya telah dibuat tanpa melibatkan proses yang benar di DPRD Kota Banjarmasin, yang seharusnya menjadi representasi langsung dari kepentingan masyarakat.
Mereka juga mengklaim bahwa tarif tersebut diberlakukan tanpa konsultasi langsung dengan warga yang terkena dampak, serta tanpa memberikan opsi atau pilihan kepada mereka.
Lebih lanjut, Forum Ambin Demokrasi mencatat bahwa Perwali No. 152/2023 tidak memiliki dasar hukum yang kuat, memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.
“Dalam sudut pandang administratif, Perwali No. 152/2023 memiliki cacat prosedur dan maladministrasi,” ungkap seorang perwakilan Forum Ambin Demokrasi.
Di tengah sorotan ini, Forum Ambin Demokrasi mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mencabut Perwali No. 152/2023 dan mengembalikan tarif yang sudah diberlakukan dengan mengkonsultasikannya pada pembayaran PDAM bulan berikutnya.
Mereka menekankan pentingnya perubahan dalam kebijakan ini untuk menghindari potensi masalah hukum dan sosial yang lebih besar.
Dengan desakan perubahan yang semakin keras dari Forum Ambin Demokrasi, isu tarif IPAL di Kota Banjarmasin tetap menjadi sorotan utama yang perlu segera ditanggapi oleh pihak berwenang.
