KOTABARU – Proyek rehabilitasi SDN 2 Rampa yang menelan anggaran sebesar Rp4,7 miliar dari APBD 2024 menuai sorotan publik. Proyek yang dilaksanakan oleh CV Purnama Alam sejak 20 Juni hingga 16 Desember 2024 ini dipertanyakan masyarakat, terutama terkait kualitas material dan pelaksanaan teknis.
Kepala SDN 2 Rampa, Warno, mengakui pihaknya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pelaksana proyek. Namun, karena bukan ahli konstruksi, ia berharap instansi terkait bisa turun langsung melakukan evaluasi.
“Kami sudah memberikan masukan, tetapi kami bukan ahli konstruksi. Kami berharap instansi terkait turun tangan,” ujarnya seperti dikutip dari Bacakabar.id.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, H. Selamat Riyadi, S.Pd., M.Ed., menyatakan pihaknya telah mengambil tindakan dengan memanggil pihak ketiga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditemukan, khususnya pada bagian lantai.
“Kami sudah menyurati pihak pelaksana untuk segera melakukan perbaikan, khususnya pada bagian lantai yang mengalami kerusakan. Ini penting karena proyek masih berada dalam masa pemeliharaan, jadi menjadi tanggung jawab pihak ketiga untuk memperbaikinya tanpa biaya tambahan dari pemerintah,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (25/4/2025).
Selamat Riyadi menambahkan bahwa masa pemeliharaan adalah periode penting untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila ditemukan kekurangan, pihak pelaksana wajib melakukan pembenahan.
“Prinsip kami di Dinas Pendidikan adalah menjaga agar setiap proyek infrastruktur pendidikan benar-benar sesuai dengan harapan, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi siswa dan guru,” lanjutnya.
Dinas Pendidikan, kata Selamat, juga akan menurunkan tim teknis ke lokasi untuk memastikan pelaksanaan perbaikan sesuai standar dan tidak hanya formalitas. Ia pun membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak sekolah untuk terus menyampaikan laporan jika ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pendidikan.
“Kami tidak ingin ada pekerjaan asal-asalan. Ini menyangkut fasilitas pendidikan anak-anak kita. Karena itu, kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat, dan siap menindaklanjuti secara profesional,” pungkasnya.
