Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan untuk membahas permasalahan mendasar di bidang pendidikan, Senin (19/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Boby Rahman menyoroti berbagai persoalan, mulai dari sekolah yang masih berdinding kayu hingga keterbatasan fasilitas belajar dan keterlambatan gaji guru honorer.
Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Sarinah, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan ruang kelas yang lebih menyeluruh. Menurutnya, pembangunan fisik harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal.
“Kita tidak ingin persoalan lama terus berulang. Ketika ruang kelas dibangun, fasilitas seperti meja dan kursi harus tersedia sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh siswa,” ujarnya.
Komisi I juga menyoroti perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan untuk mencegah terjadinya kesenjangan fasilitas antarwilayah.
Selain itu, rapat turut membahas persoalan banjir yang kerap menggenangi SDN 3 Batulicin di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin, yang dinilai mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama, mengingat sekitar 60 persen anggaran pendidikan terserap untuk belanja pegawai.
“Pemenuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Terkait banjir di SDN 3 Batulicin, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna mencari solusi teknis yang tepat.
Sementara itu, mengenai keterlambatan gaji guru honorer di sekolah swasta, Dwi Teguh menjelaskan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dilakukan secara triwulanan. Ia mengingatkan pihak sekolah agar memastikan pembaruan data melalui sistem Dapodik, karena penyaluran bantuan bergantung pada keakuratan data.
Untuk sekolah yang tengah berproses dari status swasta ke negeri, Disdik disebut tengah mengupayakan solusi administratif agar hak penggajian guru tetap terpenuhi.
Menutup rapat, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Boby Rahman meminta Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berbasis skala prioritas.
“Kami berharap setiap program pembangunan pendidikan memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
