Jakarta – Massa dari LSM Sakutu Kalimantan Selatan bersama LSM Pemerhati Hukum Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (2/10/25).
Aksi ini merupakan bentuk desakan agar KPK kembali turun ke Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menangani berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah hingga maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Aliansyah, S.Pd., yang dikenal dengan julukan “Raja Demo”. Ia menyuarakan dua tuntutan utama: penanganan dugaan korupsi di sejumlah kabupaten di Kalsel, seperti Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan, serta pemberantasan tambang ilegal yang semakin marak.
“Dugaan praktik korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan proses perizinan tambang yang tidak transparan serta berpotensi merugikan negara,” ujar Aliansyah.
Ia mendesak KPK untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus-kasus dugaan korupsi di wilayah tersebut.
“Masyarakat menanti kejelasan hukum dan keadilan. Dugaan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah harus menjadi perhatian serius KPK,” tegasnya.
Selain soal korupsi, para demonstran juga menyoroti maraknya aktivitas PETI di berbagai daerah di Kalsel. Menurut mereka, praktik tambang ilegal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara karena tidak membayar pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
“PETI di Kalsel sudah seperti kanker. Dibiarkan tumbuh liar tapi dilindungi oleh oknum. KPK harus mengusut siapa aktor di balik tambang-tambang ilegal ini,” lanjut Aliansyah.
Ia menambahkan, dalam banyak kasus, tambang ilegal justru dilindungi oleh pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum.
Meski menyampaikan kritik tajam, Aliansyah tetap menyatakan bahwa masyarakat Kalsel masih percaya pada KPK. Ia mengapresiasi sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pernah dilakukan di wilayah tersebut, namun berharap KPK tidak berhenti sampai di situ.
“Kami percaya kepada KPK, tapi kami juga ingin bukti nyata. Jangan hanya OTT sesaat. Harus ada penyisiran sistematis terhadap semua praktik korupsi dan pelanggaran hukum di sektor pertambangan,” pungkasnya.
Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk berisi berbagai tuntutan, seperti: “Tindak Korupsi Tanah Bumbu!”, “Berantas PETI di Kalsel!”, dan “KPK Jangan Tutup Mata!”
