Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu mulai diarahkan pada pola yang lebih preventif, sistematis, dan berbasis risiko. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tanah Bumbu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (02/02/2026). Fokus pembahasan tidak lagi sebatas respons saat bencana terjadi, melainkan penguatan sistem sebelum risiko menjadi krisis.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, sekaligus menjadi momentum evaluasi program kebencanaan tahun sebelumnya dan penajaman arah kebijakan BPBD untuk 2026.
Menurut Andi Asdar, karakter geografis Tanah Bumbu yang mencakup wilayah pesisir hingga daerah aliran sungai menuntut pendekatan mitigasi yang lebih terencana. Pola reaktif dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas risiko yang ada.
Komisi III menyoroti perlunya penguatan infrastruktur peringatan dini, khususnya di kawasan rawan banjir. DPRD mendorong pemanfaatan teknologi sensor serta sistem peringatan dini terintegrasi agar informasi potensi bencana dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan berbasis data real time.
Di sisi lain, pengelolaan data kebencanaan juga menjadi perhatian serius. BPBD diharapkan menyusun peta risiko yang komprehensif serta dashboard informasi yang dapat diakses lintas instansi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan mencegah hambatan administratif saat penanganan darurat berlangsung.
Keterbatasan anggaran daerah turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan. DPRD mendorong BPBD memperluas kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga dukungan kebencanaan lebih terarah, terencana, dan tidak bersifat insidental.
“Kolaborasi harus berbasis peta risiko agar setiap dukungan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas Andi Asdar.
Melalui penguatan sistem, data, dan sinergi multipihak, DPRD berharap BPBD Tanah Bumbu mampu membangun fondasi kesiapsiagaan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang bersifat rutin maupun insidental.
