MARTAPURA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar menyerahkan sebanyak 75 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Banjar, Senin (7/7/25).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Banjar, Dr. Masnur, S.H., M.H., didampingi para kepala seksi dan staf Kejaksaan.
Aset berupa sertipikat HGB yang diserahkan merupakan bagian dari kawasan strategis Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) dengan estimasi nilai mencapai Rp300 miliar.
Nilai tersebut berdasarkan perhitungan harga zona tanah dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar.
Kegiatan serah terima ini dihadiri oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, S.I.Kom., Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, jajaran pejabat struktural Pemkab Banjar, pimpinan dan staf Kejari Banjar, serta perwakilan dari PT Sinar Harapan Jaya selaku penyewa kawasan PPS.
Dr. Masnur menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan hasil dari upaya pemulihan aset pemerintah daerah yang sebelumnya berada di bawah penguasaan pihak swasta maupun perseorangan.
“Beberapa pihak sebelumnya enggan menyerahkan penguasaan aset kepada pemerintah, sehingga Pemkab Banjar meminta pendampingan hukum dari Kejaksaan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kejari Banjar membentuk tim lintas bidang yang melibatkan Tindak Pidana Khusus, Intelijen, serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk menangani penyelesaian sengketa tersebut.
Langkah kolaboratif ini dilakukan sebagai bagian dari tugas Kejaksaan dalam mendukung pemulihan aset dan menjaga keuangan daerah.
Dari total 189 bidang HGB di kawasan PPS, sebanyak 75 sertipikat telah berhasil dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan pengembalian sisa aset, baik melalui pendekatan hukum maupun non-litigasi.
Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara Pemkab dan Kejaksaan.
“Ini merupakan bukti nyata sinergi antarlembaga dalam menjaga aset negara dan memastikan pemanfaatan yang tepat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui pemulihan aset ini, Kejari Banjar menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta hadir untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
