Pijarkalimantan.com, KOTABARU, 23 Juni 2025 – Sebuah kebanggaan kembali hadir untuk Kabupaten Kotabaru. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, S.S, M.Thi, resmi dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pajak Daerah di Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) untuk periode 2025–2030.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam sebuah acara nasional yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, serta perwakilan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.
Atas capaian ini, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Chairil Anwar.
Ia menilai, penunjukan tersebut merupakan bukti kepercayaan nasional terhadap kapasitas dan integritas pimpinan DPRD Kotabaru.
“Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi Pak Chairil secara pribadi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kotabaru. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah ini dengan baik, serta mampu memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam bidang kebijakan pajak daerah di tingkat nasional,” ujar Hj. Suwanti.
Sebagai Wasekjen Bidang Pajak Daerah, Chairil Anwar memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan serta menyuarakan isu-isu perpajakan yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Peran ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian fiskal di tingkat daerah.
ADKASI sendiri merupakan organisasi yang mewadahi DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia, berperan aktif dalam memperjuangkan aspirasi daerah serta menjembatani komunikasi antara legislatif daerah dan pemerintah pusat.
Dengan adanya perwakilan dari Kotabaru di jajaran pengurus nasional ADKASI, diharapkan aspirasi dan kebutuhan daerah dapat semakin diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang keuangan dan pajak daerah.
