Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025).
Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat. Hadir pula narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa FKP merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Kegiatan ini juga menjadi implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
“Langkah ini bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
FKP dipandang penting sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum ini, para peserta dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan bertukar gagasan terkait peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor perizinan dan penanaman modal.
“Kita berharap forum ini mampu melahirkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu,” tambah Yamani.
Ia juga menekankan agar DPMPTSP sebagai garda terdepan pelayanan tetap memperkuat komitmen menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi layanan digital yang ramah pengguna serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur turut menjadi harapan ke depan.
Di akhir penyampaiannya, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
