Banjarbaru – Suasana halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (10/11/25), mendadak ramai.
Puluhan aktivis dari Koalisi LSM SAKUTU, gabungan dari LSM Sekutu dan KAKI Kalsel, menggelar aksi menuntut kejelasan soal dugaan kekeliruan pencatatan dana keuangan daerah senilai Rp5,1 triliun.
Dana fantastis itu disebut-sebut semestinya tercatat sebagai milik Pemerintah Provinsi Kalsel, namun justru muncul dalam sistem keuangan milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dugaan ini memantik keresahan publik setelah laporan dari Kementerian Keuangan RI menyoroti adanya dana yang mengendap di sistem keuangan daerah.
Ketua LSM Sekutu Kalsel, H. Aliansyah, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa.
“Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat. Kami menuntut penjelasan berbasis data, bukan hanya pernyataan lisan. Kalau benar ada dana Rp5,1 triliun, kapan diserap dan di mana manfaatnya untuk masyarakat?” tegasnya dalam orasi di depan kantor Pemprov.
Aliansyah juga menyinggung isu dana deposito milik pemerintah daerah yang dikabarkan menghasilkan bunga. Meski menghasilkan keuntungan, ia menilai transparansi penggunaannya tetap harus dibuka ke publik.
Disisi lain, Ketua LSM KAKI Kalsel, H. Usai, menambahkan bahwa jika memang benar terjadi salah input data sebesar itu, harus ada pihak yang bertanggung jawab secara terbuka.
“Kalau benar ada salah input, jangan hanya klarifikasi. Kami minta manajemen Bank Kalsel berani bersikap ksatria. Bila perlu, mundur dari jabatan. Ini soal kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat,” ujarnya lantang.
Koalisi LSM juga meminta Bank Kalsel untuk mengeluarkan klarifikasi resmi, mengingat lembaga keuangan daerah tersebut disebut-sebut turut berperan dalam penempatan dana.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin membantah keras tudingan adanya dana mengendap. Menurutnya, seluruh dana deposito dikelola sesuai aturan dan hasil bunganya telah masuk kembali ke kas daerah.
“Penempatan deposito adalah bagian dari tata kelola keuangan yang sah. Seluruh hasilnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah,” kata Gubernur Muhidin didepan masa aksi.
Meski begitu, para aktivis menyatakan akan terus memantau tindak lanjut dari pemerintah provinsi. Mereka memberi waktu kepada Pemprov Kalsel untuk menyampaikan klarifikasi resmi yang bisa diakses publik.
“Kami akan menunggu itikad baik pemerintah. Tapi kalau jawabannya tidak memuaskan dan tidak disertai data konkret, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih besar. Transparansi itu harga mati,” tutup Aliansyah dengan nada tegas.
