Banjarmasin, — Desakan masyarakat sipil agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Balangan kian menguat.
Massa dari kelompok LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu) menggeruduk Gedung Kejati Kalsel, rabu (10/9/25).
Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus dan minimnya transparansi dari pihak kejaksaan.
Kasus yang menyeret nama Bupati aktif dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan itu kini menjadi perhatian publik, terutama setelah munculnya fakta persidangan yang mengindikasikan aliran dana miliaran rupiah.
Kordinator aksi Aliansyah, aktivis antikorupsi dan perwakilan masyarakat sipil, menilai bahwa penanganan kasus masih setengah hati.
Ia menyoroti lambannya proses hukum dan ketidaktegasan Kejati dalam menindaklanjuti bukti-bukti yang muncul di persidangan.
“Pernyataan bahwa beberapa media mengatakan bupati yang mengaku tidak mengenal pelaku itu tidak masuk akal. Faktanya, bupati memang kenal (Red) dengan pelaku. dalam sidang virtual bersama bupati di PN Tipikor Banjarmasin bahwa Dokumentasi kebersamaan mereka di tahun 2020 dan 2021 jelas menunjukkan kedekatan.” kata Ali.
“Pernyataan seorang bupati yang mengaku tidak kenal dengan pelaku itu tidak masuk akal. Dokumentasi kebersamaan mereka di tahun 2020 dan 2021 jelas menunjukkan kedekatan. Tidak mungkin korupsi dilakukan sendiri, ini pasti berjamaah,” kata Ali.
Menurutnya, fokus penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan daerah, tapi harus meluas ke pihak-pihak yang disebut secara terang di pengadilan.
Ia mendesak agar Kejati segera menetapkan tersangka tambahan dari kalangan pejabat yang terlibat.
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika penanganan kasus ini terus berlarut-larut. Mereka siap membawa kasus ini ke tingkat nasional jika perlu.
“Kalau laporan kami tidak dijalankan, terpaksa dalam waktu dekat kami akan bawa kasus ini langsung ke KPK di Jakarta,” ujarnya tegas.
Sementara itu, Koordinator Intelijen Kejati Kalsel, Muhammad Ikhsan, menyampaikan bahwa pihaknya tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam mengawal penegakan hukum.
“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan informasi. Ini membuktikan bahwa kepercayaan publik terhadap Kejaksaan di Kalsel masih tinggi,” ucap Ikhsan, Senin (9/9).
Ia menambahkan, laporan yang disampaikan secara lisan akan diproses setelah dilengkapi dalam bentuk tertulis.
“Kami tidak bisa memaksakan. Semua akan diproses sesuai mekanisme hukum. Aspirasi yang disampaikan sudah kita catat, akan kita teruskan ke pimpinan,” pungkasnya.
Kasus korupsi Balangan kini menjadi ujian besar bagi integritas Kejati Kalsel. Masyarakat menanti keberanian aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang jabatan.
