BATULICIN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tanah Bumbu memastikan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Tengah segera kembali normal. Keterlambatan penyaluran yang sempat dikeluhkan petani dipastikan hanya dipengaruhi proses administrasi di tingkat distributor, bukan karena kekosongan stok pupuk.
Sebelumnya, sejumlah petani di dua kecamatan tersebut mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi saat memasuki masa pemupukan tanaman padi. Kondisi itu dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman apabila distribusi tidak segera dilakukan.
Sekretaris DPKP Kabupaten Tanah Bumbu, Ari Herlianto, mengatakan pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan distributor setelah menerima laporan dari petani. Hasilnya, stok pupuk bersubsidi dipastikan masih tersedia.
Menurut Ari, penyaluran belum dapat dilakukan karena dokumen pengeluaran pupuk masih menunggu penyelesaian administrasi menyusul pergantian pimpinan di PT BJU selaku distributor pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.
“Belum lama ini terjadi pergantian direktur di PT BJU. Kemungkinan proses administrasi tersebut yang menyebabkan penyaluran pupuk belum berjalan,” kata Ari.
Ia menegaskan, kendala yang terjadi hanya bersifat sementara dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pupuk di gudang. Karena itu, petani diminta tidak khawatir karena distribusi akan kembali berjalan setelah proses administrasi selesai.
“Stok pupuk tersedia. Kami terus berkoordinasi dengan distributor agar penyaluran bisa segera dilakukan sehingga kebutuhan petani pada masa pemupukan dapat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur PT BJU, Susilawati, membenarkan perusahaan saat ini masih menjalani masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, proses pergantian akun dan administrasi perusahaan masih berlangsung sehingga membutuhkan waktu sebelum penyaluran pupuk dapat dilanjutkan.
“Insyaallah dalam beberapa hari ini proses administrasi selesai dan penyaluran pupuk bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh proses administrasi dapat segera dirampungkan agar distribusi pupuk bersubsidi kembali berjalan normal. Dengan demikian, kebutuhan pupuk petani selama masa pemupukan dapat terpenuhi dan aktivitas budidaya padi tidak mengalami hambatan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPKP juga mengimbau petani untuk tetap menyalurkan kebutuhan pupuk melalui kios resmi sesuai alokasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). DPKP memastikan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan distributor maupun kios penyalur agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat waktu, dan mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu.
