TANAH BUMBU – Rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama PT PLN (Persero) ULP Batulicin berlangsung panas, Selasa (4/8/2026). Sejumlah anggota dewan meluapkan kekecewaan terhadap penanganan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi, terutama karena dinilai minim keterbukaan mengenai penyebab gangguan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, meminta PLN menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik dan DPRD, termasuk apabila gangguan berasal dari pembangkit listrik.
“Jangan hanya memberikan jawaban diplomatis. Jika memang ada masalah pada pembangkit, sampaikan apa adanya agar kita bisa mencari solusi bersama,” tegas politisi PKB tersebut.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku mengalami kerugian sebagai pelaku usaha peternakan setelah sekitar 1.300 ekor ayam miliknya mati akibat jeda perpindahan pasokan listrik saat pemadaman, meski telah menggunakan genset.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai penyebab gangguan, termasuk kondisi pembangkit dan pasokan energi, dibanding sekadar informasi mengenai jadwal normalisasi listrik.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Manajer PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Azmi Muharam, menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik dipicu oleh kendala pada sejumlah pembangkit, yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Gunung Mas, dan PLTU Tanjung Power Indonesia.
Ia menyebut PLN menargetkan sistem kelistrikan dapat kembali stabil secara penuh pada 23 Agustus 2026, seiring proses perbaikan yang masih berlangsung.
Terkait tuntutan kompensasi atas kerugian pelanggan, Azmi mengatakan mekanisme pemberian ganti rugi masih mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 dan saat ini masih dalam proses pembahasan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menilai pemadaman listrik telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mendorong PLN tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga menghadirkan langkah konkret, seperti pemberian bantuan genset bagi pelaku usaha yang terdampak berat. Selain itu, ia meminta jadwal pemadaman diumumkan dan dijalankan secara konsisten agar masyarakat dapat melakukan antisipasi.
Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari PLN.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian yang dibungkus bahasa teknis. Kami meminta PLN menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan menunjukkan komitmen yang jelas dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi bentuk evaluasi DPRD terhadap pelayanan kelistrikan di Tanah Bumbu sekaligus dorongan agar PLN meningkatkan transparansi, mempercepat pemulihan sistem, dan meminimalkan dampak pemadaman terhadap masyarakat maupun dunia usaha.
