PijarKalimantan.com, Kotabaru — Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras kembali menuai keluhan di tingkat desa. Persoalan ketepatan sasaran hingga alamat penerima yang tidak jelas membuat pemerintah desa harus menghadapi langsung pertanyaan dan protes dari masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kepala Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu, Arbani, S.AP. Menurutnya, pemerintah desa justru sering berada di posisi paling depan ketika masyarakat mempertanyakan bantuan yang mereka terima maupun ketika ada warga yang seharusnya menerima namun tidak masuk dalam daftar.
Arbani mengungkapkan, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penerima yang dinilai tidak tepat sasaran, tetapi juga terdapat data alamat yang sulit ditemukan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Yang menjadi persoalan, ketika bantuan tidak tepat sasaran atau alamat penerima tidak jelas, masyarakat datang dan bertanya kepada pemerintah desa. Kami yang harus menjelaskan kepada warga,” ujar Arbani.
Ia menegaskan, pemerintah desa tidak ingin berpolemik terkait program bantuan tersebut. Namun, menurutnya, diperlukan kejelasan mengenai sumber data penerima dan mekanisme penetapannya agar pemerintah desa tidak menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di lapangan.
“Kalau datanya dari atas, seharusnya ada koordinasi dan verifikasi dengan desa. Jangan sampai ketika bantuan bermasalah, desa yang bingung menjelaskan kepada masyarakat, sementara kami sendiri tidak mengetahui secara jelas bagaimana data itu ditetapkan,” tegasnya.
Arbani juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa dilibatkan dalam proses pendataan dan pemutakhiran penerima bansos. Menurutnya, desa memiliki data dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung sehingga keterlibatan desa sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Ia berharap instansi terkait, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, dapat memberikan kejelasan mengenai data penerima bansos tersebut. Terlebih, pemerintah desa membutuhkan informasi yang jelas agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat secara terbuka.
“Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah desa yang menentukan semuanya. Kami juga perlu tahu sumber datanya, siapa yang menetapkan, dan bagaimana proses verifikasinya. Kalau ada data yang tidak sesuai, mari sama-sama diperbaiki,” katanya.
Arbani menambahkan, pemerintah desa siap membantu melakukan verifikasi apabila diperlukan. Namun, menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara bersama-sama agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika ditemukan persoalan di lapangan.
“Desa siap membantu melakukan pengecekan. Tetapi kami berharap ada koordinasi yang jelas dengan pihak terkait. Jangan sampai desa hanya diminta menjelaskan kepada masyarakat, sementara mengenai data penerimanya sendiri kami tidak mendapatkan informasi yang cukup,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, PijarKalimantan.com masih berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru terkait mekanisme penetapan penerima, sumber data, serta persoalan alamat penerima yang dinilai tidak jelas tersebut.
