BANJARBARU, PijarKalimantan.com – Sengketa kepemilikan lahan di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kembali mencuat.
Kali ini, lahan yang tengah digarap untuk pembangunan Pool Taksi Mobil Listrik Green SM, sekaligus tempat isi ulang listrik tersebut menjadi objek perselisihan antara pihak ahli waris Gusti Aman dan Jafri selaku pemilik lahan saat ini.
Pihak ahli waris meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga status kepemilikan lahan memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, Jafri menyatakan memiliki dasar hukum berupa sertifikat tanah dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kuasa hukum ahli waris Gusti Aman, Josep Kristian H. Sinaga, S.H., CPM., CP Arb., menyampaikan tuntutan penghentian aktivitas proyek saat memberikan keterangan pers di Pal 21 Coffee, Liang Anggang, Senin (9/11/2026).
Menurut Josep, pihaknya meyakini lahan tersebut merupakan bagian dari tanah peninggalan Gusti Aman yang didukung dokumen kepemilikan bertitimangsa tahun 1975.
“Kami dari penasihat hukum menyampaikan secara tegas, segala aktivitas proyek yang ada di sana agar segera diberhentikan. Kasus ini akan segera kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama proses hukum berjalan, lokasi tersebut harus dalam status quo,” ujar Josep.
Ia juga menyebutkan, pihak ahli waris memiliki sejumlah dokumen dan saksi yang dinilai dapat mendukung klaim kepemilikan mereka.
Josep menyayangkan aktivitas pembangunan yang menurutnya berlangsung tanpa melibatkan persetujuan para ahli waris. Karena itu, pihaknya berencana menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian atas status tanah yang disengketakan.
Menanggapi klaim tersebut, Jafri menyatakan keberatan dan menilai tudingan pihak ahli waris tidak sesuai dengan dasar hukum yang dimilikinya.
Ia mengungkapkan, lahan tersebut telah bersertifikat sejak 2004. Selain itu, Jafri mengaku telah menguasai dan merawat lahan tersebut melalui pekerja kebunnya sejak 1990-an.
Jafri juga merujuk pada perkara hukum yang pernah ditempuhnya pada 2020 terkait pemanfaatan jalan di lokasi tersebut. Menurutnya, perkara itu telah melalui proses peradilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.
“Tanah ini saya miliki dengan legalitas yang sangat jelas. Bahkan pada tahun 2020 lalu, saya menggugat Pemko dan Pemprov terkait pemanfaatan jalan di sini dan saya menang mutlak dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Fisik tanah ini 100 persen diakui milik saya dan sudah saya kuasai serta dirawat oleh pekerja kebun saya sejak tahun 1990-an,” tegas Jafri.
Ia juga mempertanyakan dokumen tanah tahun 1975 yang menjadi dasar klaim pihak ahli waris. Salah satu hal yang disorotnya adalah penyebutan batas lahan berupa “Kampung Ulin”.
Jafri mengaku telah melakukan penelusuran kepada aparat RT hingga pihak kelurahan. Berdasarkan penelusuran tersebut, ia menyatakan belum menemukan keberadaan nama Kampung Ulin di wilayah setempat.
Meski demikian, persoalan mengenai keabsahan dokumen dan batas-batas tanah tersebut masih menjadi bagian dari sengketa yang perlu diuji melalui mekanisme hukum.
Jafri menyatakan siap menghadapi gugatan yang kemungkinan diajukan pihak ahli waris. Ia meminta agar klaim kepemilikan tersebut dibuktikan melalui proses peradilan.
“Kalau mereka merasa punya bukti, silakan gugat ke pengadilan, gugat juga BPN. Saya tidak akan mundur atau menempuh jalur damai belas kasihan karena posisi hukum saya sudah inkracht. Pembangunan tempat mobil listrik ini akan terus berjalan sesuai hak sewa dan kepemilikan saya,” pungkasnya.
Dengan adanya klaim kepemilikan dari kedua belah pihak, sengketa lahan di Liang Anggang tersebut berpotensi berlanjut ke ranah peradilan.
Kepastian mengenai status kepemilikan tanah, keabsahan dokumen, serta batas-batas lahan menjadi hal penting yang perlu diperjelas melalui proses hukum dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak.
Hingga kini, kedua belah pihak sama-sama menyatakan memiliki dasar hukum atas lahan yang disengketakan. Penyelesaian melalui jalur peradilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik berkepanjangan.
Sementara itu, Pihak pengelola pembangunan fasilitas mobil listrik turut memberikan penjelasan terkait sengketa kepemilikan lahan yang tengah mencuat.
Direktur Utama PT Gajah Nusantara Delapan, Jimmy, menjelaskan bahwa perusahaannya merupakan pengembang sekaligus kontraktor yang mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung operasional mobil listrik, termasuk pool kendaraan dan stasiun pengisian daya listrik.
Saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/11/2026), Jimmy membenarkan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung operasional Green SM, perusahaan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik asal Vietnam.
“Betul, ini mobil listrik Green SM, layanan transportasi taksi dan kendaraan berbasis 100 persen mobil listrik dari Vietnam,” ujar Jimmy.
Menurutnya, fasilitas tersebut diperkirakan baru dapat beroperasi sekitar satu tahun ke depan. Selain pembangunan pool kendaraan, masih terdapat proses pengajuan kebutuhan listrik atau kWh yang akan digunakan untuk pengisian daya mobil listrik.
Jimmy menegaskan, PT Gajah Nusantara Delapan dalam proyek tersebut hanya bertindak sebagai pihak ketiga, yakni pengguna atau penyewa lahan. Adapun hubungan kerja sama dilakukan dengan pemilik lahan yang disebutnya sebagai pihak pertama.
“Kami pada dasarnya bekerja sama dengan pemilik lahan. Dari pihak kami menunggu saja, karena kami hanya pihak ketiga sebagai pengguna atau penyewa. Silakan diselesaikan antara pihak pertama dan pihak kedua,” jelasnya.
Jimmy juga menjelaskan bahwa sebelum menyewa lahan dan memulai pembangunan, pihaknya telah memperoleh jaminan dari pemilik lahan, Jafri, terkait legalitas tanah yang digunakan.
Ia menyebut, PT Gajah Nusantara Delapan tidak mengetahui secara terperinci asal-usul kepemilikan lahan tersebut. Pembangunan dilakukan berdasarkan dokumen legalitas yang diserahkan oleh pihak pemilik lahan.
“Sebelum kami sewa dan membangun, ada pegangan jaminan dari pihak pertama bahwa legalitasnya sudah sesuai. Kami tidak tahu asal-muasal kepemilikan lahan. Kami membangun berdasarkan surat legalitas yang dimiliki pihak pertama,” ungkapnya.
Jimmy menambahkan, apabila sejak awal mengetahui adanya sengketa kepemilikan tanah, pihaknya mengaku akan menunda proses penyewaan hingga persoalan tersebut diselesaikan.
“Kalau kami tahu ada sengketa, pastinya kami tunda dulu penyewaan lahannya sampai selesai kalau memang ada sengketanya,” tegasnya.
