PijarKalimantan.com, Kotabaru – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait mengambil langkah untuk mengatasi kendala administrasi dokumen kapal nelayan. Salah satu solusi yang disepakati adalah memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi nelayan agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi, sembari menyelesaikan persyaratan administrasi perkapalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, yakni Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero mengungkapkan keluhan nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan itu berdampak langsung terhadap aktivitas melaut, bahkan menambah beban biaya operasional para pemilik kapal.
Nelayan berharap ada kepastian penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih intensif antara pemilik kapal dan instansi berwenang agar persoalan administrasi tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta proses pengukuran kapal.
Pihaknya, kata dia, berupaya meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal. Namun, pemilik kapal juga diminta segera melengkapi persyaratan administrasi yang masih kurang.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih menjalani proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi kapal nelayan dapat ditangani tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan ketertiban pelayaran.
Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menyampaikan sejumlah poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.
Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan proses penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang menjadi persyaratan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mempercepat penyelesaian dokumen perikanan nelayan.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap adanya sinergi nyata antara pemerintah daerah dan instansi teknis dalam memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Dengan adanya toleransi hingga akhir Desember 2026 serta percepatan pengurusan administrasi, diharapkan nelayan memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas melaut, sementara aspek legalitas dan keselamatan pelayaran tetap menjadi perhatian utama.
