PijarKalimantan.com, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas antara wilayah Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., melalui audiensi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH), di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru secara khusus meminta dukungan pemerintah pusat terkait pemanfaatan kawasan konservasi yang akan menjadi bagian dari akses menuju rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan baru milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Bupati menjelaskan, secara geografis Kabupaten Kotabaru terbagi menjadi dua wilayah besar, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan yang berada di Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut membuat konektivitas antarkedua wilayah sangat bergantung pada layanan penyeberangan.
Menurutnya, fasilitas penyeberangan yang tersedia saat ini masih mengandalkan dua pelabuhan milik swasta yang berada di sisi kanan dan kiri. Kapasitasnya dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ujar Bupati.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru merencanakan pembangunan Pelabuhan Pemda Kotabaru yang lokasinya berada di posisi strategis, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh Perusda, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Namun, pembangunan akses menuju pelabuhan tersebut masih menghadapi kendala kawasan hutan konservasi.
Bupati memaparkan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah membuka dan mengerjakan akses jalan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai dengan panjang sekitar 2 kilometer.
Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40 hingga 50 meter, terdapat akses jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang berada di kawasan cagar alam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi bersama pemerintah pusat agar akses menuju Kotabaru Daratan dapat terhubung secara optimal.
Karena itu, Bupati berharap adanya dukungan dan solusi dari Kementerian Kehutanan terkait status kawasan tersebut, sehingga rencana pembangunan akses jalan dan pelabuhan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap kawasan yang menjadi akses ini bisa mendapatkan dukungan dan solusi dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat Kotabaru,” ujarnya.
Bupati menargetkan pembangunan Pelabuhan Pemda Kotabaru dapat terealisasi sebelum berakhirnya masa jabatannya. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan memproyeksikan dukungan anggaran pembangunan mulai tahun 2028.
Menurut Bupati, pembangunan pelabuhan tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi kebutuhan mendasar untuk memperkuat konektivitas masyarakat antara wilayah kepulauan dan daratan.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru. Karena itu, kami meminta bantuan dan dukungan pemerintah pusat agar rencana ini bisa diwujudkan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap persoalan kawasan konservasi sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi.
Dengan adanya pelabuhan milik pemerintah daerah, Pemkab Kotabaru berharap konektivitas antarkawasan semakin mudah, pelayanan transportasi masyarakat meningkat, serta aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah dapat berkembang lebih optimal menuju Kotabaru Hebat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru, serta jajaran staf.
Rombongan diterima langsung oleh Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
