Tekan Keluhan Masyarakat, Pemkab Kotabaru Benahi Standar Pelayanan Perangkat Daerah

PijarKalimantan.com, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah evaluasi sekaligus upaya mendorong seluruh perangkat daerah agar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

FGD tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait di lingkungan Pemkab Kotabaru. Agenda ini bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemahaman aparatur dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di masing-masing unit pelayanan.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Ir. Anang Muhammad Zen, ST., MT., CGCAE, ditegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pembenahan pelayanan tidak cukup hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui perbaikan sistem, perubahan perilaku aparatur, serta hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur sebagai motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan visi Kotabaru Hebat.

Anang Muhammad Zen turut mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, menggali informasi, serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar hasil evaluasi dapat diterapkan secara nyata di masing-masing perangkat daerah.

FGD ini menghadirkan narasumber utama Akhmad Hasmy, Ak., selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, serta Irwan Yunizar, S.T., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga  Peringati Hardiknas, Suwanti Ajak Warga Jadikan Pendidikan Sebagai Kunci Masa Depan

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru melalui Bidang Komunikasi Publik turut menyampaikan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Diskominfo H. Hendra Indrayana.

Materi tersebut menyoroti pentingnya optimalisasi kanal pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Pengaduan yang masuk juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat menekan angka keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan daring.

Menurut Octo, penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman penting sekaligus bentuk perlindungan bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur agar semakin memahami kebutuhan masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi fokus evaluasi, di antaranya perbaikan proses bisnis dan cascading atau penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan serta publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan whistleblowing system atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran, pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara daring, hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui FGD ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi, komunikasi, dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, serta responsif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *