Banjarmasin, – Massa Forum Masyarakat Peduli Banua Kalimantan Selatan (FMPB-Kalsel) berkumpul di Nol Km untuk melakukan aksi damai dengan mengantar surat resmi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Senin (4/11/24).
Aksi ini bertujuan untuk menuntut pengusutan dugaan praktik korupsi dalam beberapa proyek Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2024.
Proyek-proyek yang menjadi sorotan publik mencakup pembangunan GOR Hasanuddin, Lapangan SKB, Lapangan Kayutangi, Lapangan Tenis Dharma Praja, dan Lapangan Golf Swargaloka.
FMPB-Kalsel mengungkapkan kekhawatiran bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat.
Koordinator FMPB-Kalsel, Zulfi Wardani, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi diambil demi menjaga ketertiban dan keamanan, terutama menjelang masa kampanye.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi kami dengan cara yang resmi dan teratur. Kami menghargai pentingnya menjaga situasi yang kondusif dalam masyarakat,” ungkap Zulfi.
Dalam surat yang disampaikan kepada Kejati, FMPB-Kalsel meminta agar pihak kejaksaan melakukan penyelidikan mendalam terkait proyek-proyek tersebut.
Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan meminta agar Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel yang diduga menerima fee proyek diperiksa secara menyeluruh.
Zulfi menambahkan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya mencoreng nama baik instansi, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Kejati dapat mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti dugaan ini. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek ini,” tegasnya.
FMPB-Kalsel berharap langkah ini akan memicu respon yang cepat dan serius dari pihak Kejaksaan Tinggi. Mereka percaya bahwa penyelidikan yang transparan dan akuntabel akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi terkait.
Dengan pengantaran surat ini, FMPB-Kalsel menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, serta menuntut akuntabilitas dari para pemangku kepentingan.
Masyarakat berharap agar kejaksaan segera memberikan tanggapan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani dugaan korupsi ini.
