BANJARMASIN – Penantian panjang masyarakat Banua Anam akhirnya membuahkan hasil. Aksi demonstrasi menolak truk batubara melintasi jalan nasional resmi mendapat izin dari Polda Kalimantan Selatan dan dijadwalkan digelar pada Rabu, 17 April 2025, di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Aksi ini diprakarsai oleh aliansi masyarakat dari lima kabupaten yang tergabung dalam wilayah Banua Anam, yakni Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, dan Tabalong.
Mereka menuntut pemerintah melarang penggunaan jalan nasional oleh angkutan batubara, yang selama ini dinilai merusak infrastruktur serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Tokoh aktivis Kalimantan Selatan, Aliansyah, yang dikenal luas dengan sebutan “Raja Demo”, menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat yang sudah berlangsung lama.
“Kami sudah mengantongi izin resmi dari Polda Kalsel. Aksi ini adalah suara rakyat. Bukan ditunggangi kepentingan politik, bukan pesanan siapa pun. Ini murni dari hati masyarakat yang lelah melihat truk batubara merajalela di jalan nasional,” tegas Aliansyah, Senin (14/4).
Aliansyah menambahkan, aktivitas truk-truk batubara tidak hanya merusak jalan, tetapi juga meningkatkan polusi udara, kebisingan, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan warga.
Aksi yang rencananya akan diikuti oleh ratusan peserta ini akan difokuskan di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel.
Massa berharap wakil rakyat segera mengambil sikap tegas demi melindungi kepentingan warga yang terdampak langsung.
Polda Kalimantan Selatan sendiri telah menyatakan siap melakukan pengamanan penuh agar aksi berjalan tertib dan damai.
Aksi ini diprediksi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Selatan tahun ini, membawa satu pesan utama:
“Rakyat Banua Anam menolak jalan nasional dijadikan jalur tambang batubara.”
