Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (19/6/2025).
Workshop ini menjadi langkah strategis dalam upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Selaras dengan arah kebijakan nasional, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) adalah instrumen penting untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden dan agenda pembangunan nasional.
“Reformasi Birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar persoalan tata kelola. Tujuannya adalah membangun birokrasi yang profesional, bersih dari KKN, dan mampu memberi pelayanan publik yang berdampak langsung,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi arahan Presiden terkait tiga fokus utama dalam Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang menghasilkan kinerja nyata, kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan responsif menghadapi dinamika zaman.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya respons cepat dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks, serta perlunya aparatur negara memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas.
Sebagai panduan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 yang berfokus pada lima isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas Presiden, serta transformasi digital dalam pemerintahan.
Bupati berharap workshop ini mampu merumuskan rencana aksi yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat pada tahun-tahun mendatang, terutama untuk menjangkau masyarakat yang masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah.
“Harapan saya, rencana aksi yang lahir dari workshop ini benar-benar relevan, terukur, dan mampu mendorong terwujudnya Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab,” tegasnya.
Workshop tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Budi Prawira, SE, MM selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Wilayah II, Pj. Sekretaris Daerah Yulian Herawati, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, para Asisten dan pimpinan SKPD, perwakilan instansi vertikal, serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tanah Bumbu yang siap mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah.
