Pijarkalimantan.com BANJARMASIN – Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan media sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar Public Communication Summit 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi publik dan sinergi pengelolaan isu di era digital.
Mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”, kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026), dan dihadiri para kepala daerah, kepala Diskominfo kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan komunikasi publik se-Kalimantan Selatan.
Dalam laporannya, Kepala Diskominfo Kalsel, Dr. H. Muhammad Muslim, menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi di bidang komunikasi dan informatika.
“Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Arus informasi saat ini sangat deras dan berkembang begitu cepat, terutama melalui media sosial. Karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar berbagai persoalan komunikasi publik dapat dihadapi secara efektif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah guna menciptakan komunikasi publik yang selaras, responsif, dan mampu mencegah munculnya perbedaan narasi yang berpotensi memengaruhi citra pemerintah.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Subhan Nor Yaumil, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan pihak penyelenggara atas terselenggaranya Public Communication Summit 2026.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola komunikasi publik di tengah dinamika informasi digital yang semakin kompleks.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Pemerintah harus mampu memetakan arah komunikasi dan menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog digital secara terbuka, efektif, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan komunikasi publik kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan telah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan komunikasi yang baik akan berdampak pada meningkatnya reputasi institusi dan kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan publik merupakan instrumen utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan pengelolaan isu strategis secara terpadu.
Menurutnya, Pemkab Kotabaru akan terus memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, Diskominfo, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan respons yang cepat, transparan, dan berbasis data terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan komunikasi pemerintah selalu berpihak kepada masyarakat, menjaga reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” ungkapnya.
Public Communication Summit 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang kompeten di bidang komunikasi, antara lain Dudy Rudianto selaku Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho Dosen Public Relations Universitas Indonesia, Ani Natalia Pinem Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, serta Dahlan Dahi CEO Tribun Network dan Ketua Komisi Digital dan Sustainability.
Kegiatan yang juga dihadiri para bupati, wakil bupati, serta Kepala Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tersebut ditutup dengan peresmian Public Communication Summit 2026 dan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama sebagai bentuk kesepakatan memperkuat sinergi komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
