PijarKalimantan.com, Batulicin – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Integrasi dan Sosialisasi Pidana Kerja Sosial yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batulicin, selasa (10/11/26) di ebony hotel seroja hall Lt. 4
Dalam kegiatan tersebut, Chairil Anwar hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap sosialisasi dan penerapan kebijakan baru dalam sistem hukum pidana nasional.
Chairil menyampaikan, secara umum DPRD Kabupaten Kotabaru menyambut positif dan mendukung penerapan pidana kerja sosial yang mulai berlaku seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada Januari 2026.
Menurutnya, pidana kerja sosial merupakan langkah pembaruan sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan sosial.
“Harapan kami, pidana kerja sosial ini merupakan langkah maju yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan pidana penjara jangka pendek,” ujar Chairil.
Ia menilai, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
Dengan adanya alternatif pemidanaan tersebut, penanganan terhadap pelaku tindak pidana tertentu diharapkan tidak selalu berujung pada hukuman penjara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Meski demikian, Chairil mengingatkan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus disertai mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar pelaksanaannya berjalan objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, jenis pekerjaan sosial, pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
“Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara optimal agar pidana kerja sosial benar-benar memberikan manfaat, baik bagi terpidana maupun masyarakat,” tegasnya.
Chairil berharap, melalui forum diskusi dan sosialisasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan pidana kerja sosial, termasuk peran masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaannya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pembaruan hukum pidana nasional.
DPRD Kabupaten Kotabaru, lanjutnya, mendukung upaya penerapan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan, pembinaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
