Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Minggu (5/4/2026), di Mini Stage Expo Tanbu 2026, Ruang Terbuka (samping KFC) Simpang Empat.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal mengikuti perkembangan zaman. Lebih dari itu, digitalisasi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Tanbu terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Saat ini, penerapan ETPD sudah berjalan cukup luas di berbagai sektor. Mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan perizinan, rumah sakit, hingga transaksi di pasar tradisional.
Tak hanya itu, sistem pembayaran daerah juga sudah terintegrasi dengan Bank Kalsel, QRIS, dan berbagai kanal digital nasional. Hal ini membuat masyarakat punya banyak pilihan untuk bertransaksi dengan cara yang lebih cepat, aman, dan praktis.
Bupati juga menyebut, Tanah Bumbu berhasil mempertahankan status sebagai daerah kategori “Digital” serta meraih peringkat 3 terbaik dalam implementasi digitalisasi daerah dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Untuk tahun 2026, Pemkab Tanbu sudah menyiapkan langkah strategis, seperti memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi secara digital, mengintegrasikan sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah, hingga menargetkan 80 persen transaksi retribusi dilakukan secara non-tunai pada triwulan keempat.
Dampak dari digitalisasi ini pun mulai terasa. Selain mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, sistem ini juga meningkatkan transparansi melalui pencatatan yang lebih rapi dan akurat, serta mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lewat langkah ini, Pemkab Tanah Bumbu ingin memastikan layanan publik semakin mudah diakses, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
