PijarKalimantan.com, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru diminta tidak mengabaikan anggaran mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Dr. Gewsima Mega Putra, S.E., M.M., mengingatkan bahwa kejadian karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serupa pada tahun mendatang.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya mitigasi harus dipersiapkan sejak dini, mulai dari perencanaan, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana, hingga dukungan anggaran yang memadai.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan hanya mengandalkan penanganan darurat. Terlebih, potensi wilayah rawan kebakaran perlu diantisipasi melalui sistem kesiapsiagaan yang terencana dan koordinasi lintas sektor.
Gewsima juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian karhutla selama 2026, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas saat melakukan penanganan di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan anggaran mitigasi bencana pada APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan, Gewsima menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan operasional penanganan karhutla. Di antaranya peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan terhadap personel dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan dan penyesuaian, Gewsima mengingatkan agar alokasi anggaran mitigasi tetap mendapat perhatian. Sebab, upaya pencegahan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran penanganan darurat ketika bencana terjadi, tetapi juga mengalokasikan dukungan yang memadai untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
Gewsima memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.
“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Ia berharap mitigasi karhutla dapat menjadi salah satu perhatian dalam penentuan program prioritas pembangunan Kabupaten Kotabaru pada 2027.
“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.
