Martapura, – Ketidakefektifan dalam manajemen kepemimpinan PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali menjadi sorotan tajam, menyusul berlarut-larutnya kekosongan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) setelah wafatnya Muhammad Rafsanjani pada Maret 2024.
Situasi ini tidak hanya memunculkan kekhawatiran, tetapi juga meresahkan seluruh anggota dan pengurus di berbagai daerah, termasuk PC PMII Martapura.
Muhammad Naufal, Ketua Pengurus Cabang PMII Martapura, mengungkapkan kekecewaannya atas penandatanganan Surat Keterangan (SK) pengurus yang terkesan asal-asalan, hanya ditandatangani oleh Ketua Umum PB PMII tanpa melibatkan Sekjen yang sah.
“Pertanyaannya, apakah SK semacam itu masih pantas dianggap sah? Ini bukan hanya sekadar kekhawatiran organisasional, tetapi juga mencerminkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PMII,” tegas Naufal kepada media ini via whatshapp, Minggu (14/7/24).
Naufal menyoroti bahwa absennya tandatangan Sekjen dalam SK adalah tanda kegagalan manajemen dalam mengelola transparansi dan keabsahan administrasi.
Dia membandingkan dengan masa lalu di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, di mana meskipun terjadi pergantian Sekjen, kehadiran tandatangan Sekjen tetap dijaga sebagai prinsip kelembagaan yang penting.
Namun, di bawah kepemimpinan Abdullah Sukri, terutama dengan SK yang dikeluarkan hanya mencantumkan tandatangan Ketua Umum, Naufal menegaskan bahwa hal ini semakin memperumit kejelasan hukum dan legitimasi kepengurusan.
“Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang serius,” ujarnya.
Menjelang Kongres XXI PMII yang akan digelar di Palembang, Naufal menekankan urgensi untuk mengadakan pleno guna memilih Sekjen baru.
“Sebelum membentuk panitia kongres, pleno pemilihan Sekjen harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Naufal juga menyatakan bahwa isu tentang kekosongan jabatan Sekjen PMII dan kontroversi seputar SK yang dipertanyakan telah menjadi perhatian media massa.
Namun, menurutnya, ada ketidakjelasan mengapa beberapa media telah menarik atau menonaktifkan berita tersebut (takedown).
Naufal menduga bahwa hal ini mungkin terkait dengan tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengurangi sorotan terhadap masalah internal PMII.
Menurutnya, tindakan ini mencerminkan upaya untuk mengontrol narasi publik dan mengurangi transparansi terkait dengan kebijakan internal organisasi.
Keadaan ini menimbulkan kontroversi yang meragukan legitimasi dan kemampuan manajemen PB PMII dalam mengelola krisis internalnya.
Bagaimana langkah selanjutnya dari PB PMII untuk menangani krisis ini dan memastikan transparansi serta kestabilan organisasional, menjadi pertanyaan krusial yang harus segera dijawab. (Nfl/Yet).
