PijarKalimantan.com, Kotabaru – Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Abdul Basir, bersama tiga kepala desa, yakni Kepala Desa Sungai Kupang, Banua Lawas, dan Karang Payau, mendatangi kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan pelayanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Kelumpang Hulu.
Abdul Basir mengatakan, koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan air bersih lebih lancar dan optimal, khususnya di Desa Sungai Kupang dan wilayah sekitarnya.
“Kami datang bersama tiga kepala desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi bersama pihak PDAM. Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga persoalan ini harus mendapat perhatian serius dan penanganan yang konkret,” ujar Abdul Basir.
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi saat ini adalah pencemaran air sungai yang berdampak pada proses pengolahan air baku. Kondisi tersebut membuat air semakin sulit diolah dan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi kepada pelanggan.
“Kalau sumber air bakunya bermasalah, tentu proses pengolahan dan pelayanan kepada masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu, kita perlu mencari alternatif sumber air baku yang lebih layak sekaligus membenahi fasilitas yang sudah ada,” katanya.
Ia menjelaskan, meskipun PDAM telah menerapkan sistem pengaliran air secara bergiliran, pelayanan tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah penanganan yang diharapkan dapat menjadi solusi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Abdul Basir menyampaikan, terdapat sembilan poin yang menjadi bahan pembahasan bersama pihak PDAM dan para kepala desa.
Pertama, menjajaki kerja sama pemanfaatan sumber air baku dari PT Indocement dan PT Sinarmas sebagai alternatif untuk mendukung ketersediaan pasokan air bersih.
Kedua, melakukan pembersihan area pengambilan air baku atau intake Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Cantung agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ketiga, menangani dampak pencemaran air sungai yang menghambat proses pengolahan air baku menjadi air bersih.
Keempat, mengevaluasi sistem pengaliran air secara bergiliran agar distribusi kepada pelanggan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Kelima, mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kelumpang Hulu, termasuk PT Indocement dan perusahaan lainnya, agar turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Keenam, mengkaji pemindahan titik pengambilan air baku ke wilayah hulu Sungai Salat yang dinilai berpotensi menjadi sumber air alternatif.
Ketujuh, mengusulkan anggaran untuk memindahkan posisi intake ke hulu Sungai Salat dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dari titik pengambilan air sebelumnya.
Kedelapan, melakukan pengerukan di lokasi intake menggunakan alat berat guna memperbaiki kondisi area pengambilan air baku dan mendukung kelancaran proses pengambilan air.
Kesembilan, mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) berkapasitas 10 liter per detik (LPS), sekaligus mengatur jalur distribusi melalui pengaturan katup (valve) untuk wilayah Sungai Kupang, Banua Lawas, dan Karang Payau.
“Ada beberapa opsi yang kita bahas, mulai dari pembenahan intake, pengerukan, mengaktifkan kembali WTP, sampai kemungkinan memindahkan sumber pengambilan air ke hulu Sungai Salat. Semua ini perlu dikaji secara teknis dan ditindaklanjuti dengan perencanaan yang jelas,” ungkapnya.
Abdul Basir berharap, hasil koordinasi tersebut tidak hanya menjadi pembahasan di atas kertas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak PDAM bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, penyelesaian persoalan air bersih membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah desa, DPRD, PDAM, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kelumpang Hulu.
“Harapan kami, hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Kita perlu menentukan langkah prioritas, menghitung kebutuhan anggaran, dan memastikan solusi yang dipilih benar-benar bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Ia juga berharap dukungan perusahaan melalui program CSR dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengatasi persoalan pelayanan air bersih di wilayah tersebut.
Abdul Basir menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar aspirasi masyarakat Desa Sungai Kupang, Banua Lawas, dan Karang Payau mendapat perhatian serta penanganan yang berkelanjutan.
“Yang terpenting, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang lebih lancar dan layak. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus berjalan sampai ada langkah nyata yang dirasakan langsung oleh warga,” pungkasnya.
